![]() |
| UMK 2027 Diumumkan 25 November, Ini Jadwal Penetapan dan Cara Menghitungnya |
UMK 2027 Ditetapkan Paling Lambat 25 November 2026, Ini Jadwal dan Mekanismenya
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 mulai memasuki tahap akhir. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan jadwal penetapan upah minimum tahun 2027, termasuk batas waktu pengumuman UMK oleh gubernur paling lambat pada 25 November 2026.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian pekerja di berbagai daerah karena besaran UMK menjadi salah satu acuan upah minimum bagi karyawan yang bekerja di wilayah kabupaten dan kota.
Berbeda dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), nominal UMK ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten atau kota. Karena itu, besaran upah minimum di suatu kabupaten dapat berbeda dengan daerah lainnya, meskipun masih berada dalam provinsi yang sama.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyelesaikan proses penetapan UMK sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Lantas, kapan UMK 2027 diumumkan, bagaimana mekanisme penetapannya, dan faktor apa saja yang memengaruhi kenaikan upah minimum kabupaten/kota tahun depan?
Berikut penjelasan lengkap berdasarkan regulasi dan informasi resmi pemerintah.
Kapan UMK 2027 Diumumkan?
Berdasarkan jadwal yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, penetapan UMK 2027 dilakukan paling lambat pada 25 November 2026.
Jadwal tersebut disampaikan dalam sosialisasi dan koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah pada 16 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran dinas ketenagakerjaan untuk mempersiapkan penetapan upah minimum tahun 2027.
Berikut jadwal penetapan upah minimum 2027:
| Jenis Upah Minimum | Batas Penetapan |
|---|---|
| UMP 2027 | 21 November 2026 |
| UMK 2027 | 25 November 2026 |
| UMSP 2027 | 26 November 2026 |
| UMSK 2027 | 30 November 2026 |
Dengan jadwal tersebut, setelah pengumuman UMP 2027, perhatian pemerintah daerah selanjutnya tertuju pada penetapan UMK dan upah minimum sektoral.
Perlu diketahui, tanggal 25 November merupakan batas waktu penetapan UMK, bukan berarti seluruh kabupaten dan kota wajib memiliki UMK tersendiri.
Apa Itu UMK dan Mengapa Besarannya Berbeda di Setiap Daerah?
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan standar upah minimum yang ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu.
Penetapannya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah bersangkutan.
Sebagai contoh, upah minimum di Kabupaten Bekasi dapat berbeda dengan Kota Bandung, meskipun keduanya berada di Provinsi Jawa Barat.
Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak, serta faktor lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
UMK juga dapat memiliki nominal lebih tinggi dibandingkan UMP karena penetapannya mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Namun, perlu dipahami bahwa UMK tidak otomatis ditetapkan untuk seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Berdasarkan Pasal 137 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, gubernur dapat menetapkan UMK dan UMSK sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk kabupaten atau kota yang telah memiliki UMK, penyesuaian dilakukan berdasarkan mekanisme dan formula penghitungan upah minimum.
Bagaimana Mekanisme Penetapan UMK 2027?
Penetapan UMK tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Ada proses pembahasan dan rekomendasi yang melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, bupati atau wali kota, hingga gubernur.
Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mekanisme penyesuaian UMK melibatkan beberapa tahapan.
1. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Melakukan Penghitungan
Untuk daerah yang telah memiliki UMK, penghitungan penyesuaian nilai upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Penghitungan tersebut menggunakan formula penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan variabel ekonomi dan ketenagakerjaan.
Dalam prosesnya, Dewan Pengupahan mempertimbangkan data statistik, kondisi daerah, serta ketentuan pengupahan yang berlaku.
2. Hasil Penghitungan Disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota
Setelah proses penghitungan selesai, hasilnya disampaikan kepada bupati atau wali kota.
Hasil penghitungan tersebut menjadi bahan rekomendasi untuk diteruskan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
3. Gubernur Mempertimbangkan Rekomendasi
Gubernur dapat meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi sebelum menetapkan UMK yang direkomendasikan oleh bupati atau wali kota.
Pada tahap ini, pemerintah provinsi mempertimbangkan kesesuaian rekomendasi dengan ketentuan pengupahan nasional.
4. Gubernur Menetapkan UMK melalui Keputusan Gubernur
Tahap terakhir adalah penetapan UMK melalui Keputusan Gubernur.
Berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 49 Tahun 2025, UMK ditetapkan dan diumumkan paling lambat 25 November tahun berjalan.
UMK yang telah ditetapkan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.
Dengan demikian, UMK 2027 yang ditetapkan pada November 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Apa Faktor yang Memengaruhi Kenaikan UMK 2027?
Besaran kenaikan UMK 2027 tidak ditentukan dengan satu persentase yang sama untuk seluruh daerah.
Pemerintah menggunakan ketentuan pengupahan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.
Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penetapan upah minimum.
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam penghitungan penyesuaian upah minimum.
Kondisi ekonomi suatu kabupaten atau kota dapat memengaruhi kemampuan daerah dan dunia usaha dalam memberikan peningkatan upah kepada pekerja.
Daerah dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang berbeda dapat memiliki hasil penghitungan penyesuaian upah yang berbeda pula.
2. Inflasi
Inflasi menggambarkan perubahan harga barang dan jasa dalam periode tertentu.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya dapat memengaruhi daya beli pekerja.
Karena itu, inflasi menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan dalam formula penyesuaian upah minimum.
3. Indeks Tertentu atau Alfa
Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pemerintah juga menggunakan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa (α).
Berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, indeks tertentu berada dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Indeks ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan.
Penentuan nilai alfa mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan dan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
4. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kebutuhan Hidup Layak atau KHL juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan upah minimum.
Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, penetapan upah minimum dapat menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak.
Data KHL disusun berdasarkan survei yang dilaksanakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik, dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dalam pembahasan rencana survei.
Komponen KHL mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Dengan demikian, penetapan UMK 2027 tidak hanya mempertimbangkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi kehidupan pekerja.
Bagaimana Rumus Perhitungan Kenaikan UMK 2027?
Bagi pekerja yang ingin mengetahui bagaimana kenaikan UMK dihitung, terdapat formula penyesuaian upah minimum yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.
Secara umum, formula tersebut adalah:
Nilai Penyesuaian UM = {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)} × UM Tahun Berjalan
Sementara itu:
UM Tahun Berikutnya = UM Tahun Berjalan + Nilai Penyesuaian UM
Keterangan:
- Inflasi: tingkat inflasi yang digunakan dalam penghitungan.
- Pertumbuhan Ekonomi: tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penghitungan.
- Alfa (α): indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
- UM Tahun Berjalan: nominal upah minimum yang berlaku pada tahun sebelumnya.
Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, nilai alfa berada dalam rentang 0,5 sampai 1,0.
Contoh Simulasi Penghitungan UMK 2027
Sebagai ilustrasi, misalnya suatu kabupaten memiliki UMK 2026 sebesar Rp4.000.000.
Kemudian, digunakan asumsi:
- Inflasi: 2,5%.
- Pertumbuhan ekonomi: 5%.
- Alfa: 0,7.
Maka perhitungannya:
Nilai penyesuaian = {2,5% + (5% × 0,7)} × Rp4.000.000
Nilai penyesuaian = {2,5% + 3,5%} × Rp4.000.000
Nilai penyesuaian = 6% × Rp4.000.000
Nilai penyesuaian = Rp240.000.
Dengan demikian:
UMK 2027 = Rp4.000.000 + Rp240.000
Hasil simulasi UMK 2027 = Rp4.240.000.
Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut hanya contoh untuk menjelaskan cara kerja formula, bukan rekomendasi maupun besaran UMK resmi suatu daerah.
Penghitungan sebenarnya mengikuti data statistik, ketentuan hukum yang berlaku, serta hasil pembahasan dan penetapan pemerintah daerah.
Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
Apakah Semua Kabupaten dan Kota Wajib Memiliki UMK 2027?
Tidak.
Salah satu hal yang perlu dipahami pekerja adalah bahwa UMK tidak otomatis ditetapkan untuk seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 137 UU Nomor 27 Tahun 2026, gubernur dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Untuk kabupaten atau kota yang telah memiliki UMK, penyesuaian dilakukan berdasarkan formula yang berlaku.
Sementara itu, daerah yang belum memiliki UMK dan akan menetapkan UMK harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, daftar UMK 2027 nantinya perlu dibaca berdasarkan keputusan gubernur masing-masing provinsi, bukan dengan mengasumsikan semua daerah memiliki nominal UMK tersendiri.
Apa Perbedaan UMP dan UMK?
UMP dan UMK sama-sama merupakan bagian dari kebijakan upah minimum. Namun, keduanya memiliki cakupan wilayah yang berbeda.
Berikut perbandingannya:
| Aspek | UMP | UMK |
|---|---|---|
| Kepanjangan | Upah Minimum Provinsi | Upah Minimum Kabupaten/Kota |
| Wilayah | Tingkat provinsi | Tingkat kabupaten/kota |
| Penetapan | Gubernur | Gubernur |
| Pertimbangan | Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan provinsi | Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan kabupaten/kota |
| Tenggat 2027 | 21 November 2026 | 25 November 2026 |
| Berlaku | 1 Januari 2027 | 1 Januari 2027 |
UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMP di provinsi yang bersangkutan.
Sebagai contoh, apabila suatu provinsi memiliki UMP sebesar Rp3.500.000, UMK yang ditetapkan untuk kabupaten atau kota di wilayah tersebut harus lebih tinggi daripada nominal UMP tersebut.
Untuk mengetahui besaran upah minimum provinsi yang telah diumumkan, pembaca dapat melihat daftar berikut:
{getCard} $type={post} $title={Baca Juga!}
Kapan UMK 2027 Mulai Berlaku?
UMK 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 49 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa UMK yang ditetapkan dan diumumkan pada tahun berjalan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.
Dengan demikian, perusahaan perlu menyesuaikan pembayaran upah pekerja berdasarkan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing mulai awal tahun 2027.
Pekerja dapat memeriksa keputusan gubernur untuk mengetahui nominal UMK yang berlaku di kabupaten atau kota tempatnya bekerja.
Siapa yang Berhak Menerima Upah Minimum?
Berdasarkan Pasal 140 UU Nomor 27 Tahun 2026, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan.
Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang dapat berbentuk:
Upah tanpa tunjangan.
Upah pokok dan tunjangan tetap.
Apabila perusahaan menerapkan sistem upah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokok paling sedikit harus sebesar upah minimum.
Ketentuan ini penting dipahami karena UMK bukan berarti seluruh pekerja dengan masa kerja berbeda harus selalu menerima nominal yang sama.
FAQ Seputar UMK 2027
1. Kapan UMK 2027 diumumkan?
UMK 2027 ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat 25 November 2026. Ketentuan ini mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
2. Siapa yang menetapkan UMK 2027?
UMK ditetapkan oleh gubernur melalui Keputusan Gubernur. Prosesnya melibatkan penghitungan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta bupati atau wali kota.
3. Apakah UMK 2027 sudah resmi diumumkan?
Pada saat artikel ini disusun, pemerintah telah menetapkan jadwal penetapan UMK 2027 paling lambat 25 November 2026. Nominal resmi setiap daerah perlu menunggu keputusan gubernur masing-masing.
4. Apakah semua kabupaten dan kota memiliki UMK?
Tidak. Penetapan UMK dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Gubernur dapat menetapkan UMK sesuai kebijakan dan rekomendasi pemerintah daerah.
5. Apa yang memengaruhi kenaikan UMK 2027?
Penyesuaian UMK mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu atau alfa, serta kebutuhan hidup layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berapa rentang alfa dalam penghitungan UMK 2027?
Berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, nilai indeks tertentu atau alfa berada dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
7. Apakah UMK 2027 lebih tinggi daripada UMP?
UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMP di provinsi yang bersangkutan.
8. Kapan UMK 2027 mulai berlaku?
UMK 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
9. Apakah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun menerima UMK?
Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah perusahaan. Upah minimum menjadi acuan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
10. Di mana cara mengecek UMK 2027 setiap daerah?
Pekerja dapat memeriksa pengumuman resmi pemerintah provinsi, dinas ketenagakerjaan, serta Keputusan Gubernur yang menetapkan UMK 2027.
Kesimpulan
Penetapan UMK 2027 menjadi salah satu perkembangan penting dalam kebijakan pengupahan di Indonesia menjelang akhir November 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan batas akhir penetapan UMK 2027 pada 25 November 2026. Prosesnya melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, bupati atau wali kota, serta gubernur sebagai pihak yang menetapkan UMK melalui keputusan resmi.
Besaran kenaikan UMK nantinya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu atau alfa, serta kebutuhan hidup layak sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi pekerja, penting untuk mengetahui nominal UMK di wilayah masing-masing karena ketentuan tersebut menjadi salah satu acuan minimum pengupahan mulai 1 Januari 2027.
Teman Karir akan terus memperbarui informasi mengenai UMK 2027 setelah keputusan resmi dari pemerintah daerah mulai diumumkan.
Sumber Referensi:
- Kementerian Ketenagakerjaan – Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja.
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
- CNBC Indonesia – Menaker: Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November, UMK 25 November.
- ANTARA – Menaker: Penetapan Upah Minimum Pertimbangkan KHL dan Kondisi Ekonomi.
