![]() |
| Gaji PPA DKI Jakarta 2027 Berapa? |
Gaji PPA DKI Jakarta 2027 Berapa? Ini Honorarium Tenaga Ahli, Paralegal hingga Konselor
Berapa gaji tenaga ahli dan tenaga pelayanan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DKI Jakarta tahun 2027? Pertanyaan ini mulai menarik perhatian pencari kerja setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen 183 tenaga untuk mengisi 14 jenis pekerjaan di lingkungan Pusat PPA.
Posisi yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari tenaga ahli psikolog klinis, tenaga ahli teknologi informasi, advokat, paralegal, konselor, pendamping korban, manager kasus, hingga petugas SAPA 129.
Selain persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja, besaran penghasilan tentu menjadi salah satu pertimbangan sebelum seseorang memutuskan untuk melamar.
Namun, apakah gaji tenaga PPA DKI Jakarta mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta seperti sejumlah angka yang pernah beredar?
Berdasarkan penelusuran regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat ketentuan khusus mengenai honorarium tenaga ahli dan tenaga pelayanan P2TP2A. Bahkan, pemerintah daerah pernah menetapkan nominal honorarium berdasarkan jenis pekerjaan.
Lantas, berapa penghasilan yang bisa diperoleh pelamar pada rekrutmen PPA DKI Jakarta 2027? Apakah setiap posisi memiliki nominal berbeda? Berikut hasil penelusuran Teman Karir.
1. Apakah Gaji PPA DKI Jakarta 2027 Sudah Diumumkan?
Hingga penelusuran berdasarkan dokumen rekrutmen Tahun Anggaran 2027, belum ditemukan pengumuman resmi yang mencantumkan nominal gaji atau honorarium untuk masing-masing posisi.
Dalam Pengumuman Nomor 5895/KG.13.01 tanggal 12 November 2026, Pusat PPA DKI Jakarta hanya menjelaskan kebutuhan tenaga, persyaratan umum, kualifikasi khusus, tata cara pendaftaran, dan tahapan seleksi.
Tidak terdapat tabel nominal penghasilan untuk posisi yang dibuka.
Karena itu, angka gaji setiap jabatan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pengumuman rekrutmen tersebut.
Meski demikian, terdapat regulasi terdahulu yang dapat membantu memberikan gambaran mengenai sistem honorarium tenaga ahli dan tenaga pelayanan di lingkungan Pusat PPA DKI Jakarta.
2. Pernah Ada Honorarium hingga Rp19,8 Juta untuk Tenaga Ahli P2TP2A
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2018, pemerintah daerah pernah menetapkan rincian honorarium khusus bagi tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Dalam lampiran peraturan tersebut, terdapat perbedaan nominal honorarium berdasarkan jabatan.
Berikut rincian historis yang tercantum dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2018.
| Jabatan | Honorarium historis |
|---|---|
| Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak | Rp19.800.000 |
| Tenaga Ahli Psikolog Klinis | Rp15.400.000 |
| Psikolog Klinis | Rp10.200.000 |
| Advokat | Rp10.200.000 |
| Paralegal | Rp6.000.000 |
| Konselor | Rp6.000.000 |
| Pendamping Korban Kekerasan | UMP |
| Database Kasus | UMP |
| Hotline Pengaduan/Call Center | UMP |
| Manager Kasus | UMP |
Angka tersebut merupakan honorarium yang pernah ditetapkan dalam regulasi tahun 2018, bukan nominal gaji yang berlaku untuk rekrutmen 2027.
Mengapa angka tersebut tidak bisa langsung digunakan sebagai patokan?
Pergub Nomor 42 Tahun 2018 kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ketika Pergub Nomor 73 Tahun 2019 mulai diberlakukan.
Dengan demikian, nominal Rp19,8 juta untuk tenaga ahli pemenuhan hak korban maupun Rp6 juta untuk paralegal dan konselor tidak dapat dianggap sebagai besaran penghasilan terbaru.
Informasi ini penting karena pencari kerja perlu membedakan antara besaran honorarium historis dan ketentuan kompensasi yang berlaku untuk rekrutmen terbaru.
3. Bagaimana Aturan Honorarium Tenaga PPA DKI Jakarta?
Setelah Pergub Nomor 42 Tahun 2018 dicabut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Pergub Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Regulasi tersebut kemudian diubah melalui Pergub Nomor 7 Tahun 2021.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 15 Pergub Nomor 73 Tahun 2019 mengenai honorarium.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:
- Tenaga ahli dan tenaga pelayanan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- Penetapan honorarium dilakukan melalui Keputusan Gubernur.
- Pembayaran honorarium dilakukan setiap bulan, antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya, dengan melampirkan laporan kehadiran dan laporan hasil pekerjaan.
- Ketidakhadiran tenaga ahli dan tenaga pelayanan dapat mengakibatkan pemotongan honorarium sesuai ketentuan.
Ketentuan ini memberikan gambaran bahwa pembayaran penghasilan tenaga PPA memiliki mekanisme tersendiri.
Besaran honorarium tidak semata-mata ditentukan oleh nama jabatan, tetapi juga mengikuti ketentuan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah.
Oleh karena itu, nominal yang pernah tercantum dalam regulasi lama tidak otomatis berlaku untuk seluruh rekrutmen berikutnya.
4. Apakah Gaji Setiap Posisi PPA DKI Jakarta Berbeda?
Secara historis, iya. Regulasi tahun 2018 menunjukkan bahwa honorarium tenaga ahli dan tenaga pelayanan memang dibedakan berdasarkan jabatan.
Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat keahlian, pendidikan, kompetensi profesional, dan tanggung jawab pekerjaan.
Hal ini juga terlihat dari persyaratan rekrutmen PPA DKI Jakarta 2027.
Misalnya, Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak membutuhkan pendidikan minimal S2 serta pengalaman kerja paling sedikit lima tahun.
Sementara itu, posisi Tenaga Pelayanan Paralegal Kantor mensyaratkan pendidikan minimal S1 Hukum dan kompetensi pelayanan paralegal.
Posisi Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi bahkan memiliki persyaratan pengalaman programmer minimal tiga hingga tujuh tahun.
Dengan perbedaan kualifikasi tersebut, tidak tepat jika semua posisi diasumsikan menerima honorarium yang sama.
Namun, untuk rekrutmen 2027, belum tersedia rincian resmi yang memungkinkan kita membandingkan nominal penghasilan setiap posisi.
5. Apakah Tenaga PPA DKI Jakarta Mendapatkan Tunjangan?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah penghasilan tenaga PPA hanya berupa honorarium atau masih disertai tunjangan lainnya.
Dalam dokumen rekrutmen 2027, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai:
- Tunjangan transportasi.
- Tunjangan makan.
- Tunjangan komunikasi.
- Uang lembur.
- Tunjangan kesehatan dari pemberi kerja.
- Tunjangan hari raya (THR).
- Bonus atau insentif kinerja.
Pengumuman memang mewajibkan pelamar memiliki BPJS Kesehatan mandiri yang masih aktif. Namun, persyaratan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa iuran BPJS akan ditanggung oleh penyelenggara.
Karena itu, calon peserta sebaiknya tidak langsung mengasumsikan bahwa seluruh fasilitas yang diterima sama dengan pegawai ASN.
Informasi mengenai komponen penghasilan dan fasilitas kerja perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara sebelum menandatangani perjanjian.
6. Apakah Tenaga PPA DKI Jakarta Termasuk PNS atau PPPK?
Tidak.
Rekrutmen Pusat PPA DKI Jakarta 2027 merupakan penyediaan jasa tenaga ahli dan tenaga pelayanan, bukan penerimaan CPNS maupun PPPK.
Perbedaan ini penting karena status pekerjaan akan berpengaruh terhadap hubungan kerja, ketentuan kontrak, serta hak dan kewajiban tenaga yang direkrut.
Dalam Pergub Nomor 73 Tahun 2019, masa kerja tenaga ahli dan tenaga pelayanan diatur melalui surat perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, pelamar tidak otomatis memperoleh status sebagai ASN setelah dinyatakan lulus seleksi.
Calon peserta juga perlu membaca ketentuan perjanjian secara cermat, terutama mengenai masa kerja, pembayaran honorarium, jam kerja, dan kewajiban pekerjaan.
7. Apakah Beban Kerja Memengaruhi Penghasilan Tenaga PPA?
Beban kerja merupakan salah satu aspek yang patut diperhatikan sebelum melamar.
Dalam pengumuman rekrutmen 2027, pelamar diwajibkan sanggup bekerja penuh waktu dan bersedia ditugaskan di luar jam kerja sesuai kebutuhan.
Ketentuan ini terutama perlu diperhatikan untuk posisi yang berhubungan langsung dengan pelayanan dan penanganan korban kekerasan.
Beberapa posisi memiliki tanggung jawab khusus, misalnya:
- Paralegal Unit Reaksi Cepat yang bersedia bekerja di luar jam kerja dan pada hari libur.
- Petugas SAPA 129 yang bersedia ditugaskan di luar jam kerja sesuai kebutuhan.
- Tenaga pelayanan yang ditempatkan di pos pengaduan dan lokasi pelayanan.
- Pendamping korban yang menjalankan tugas pendampingan sesuai kebutuhan penanganan kasus.
Namun, pengumuman tidak menjelaskan apakah penugasan di luar jam kerja tersebut mendapatkan tambahan honorarium atau kompensasi lembur.
Karena itu, informasi mengenai jadwal kerja dan kompensasi tambahan sebaiknya dikonfirmasi secara langsung kepada pihak penyelenggara.
8. Kesimpulan: Berapa Gaji PPA DKI Jakarta 2027?
Berdasarkan penelusuran Teman Karir, nominal gaji atau honorarium tenaga ahli dan tenaga pelayanan Pusat PPA DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2027 belum dicantumkan secara resmi dalam pengumuman rekrutmen.
Memang terdapat catatan historis mengenai honorarium tenaga P2TP2A berdasarkan Pergub Nomor 42 Tahun 2018, dengan nominal mulai dari Rp6 juta hingga Rp19,8 juta untuk sejumlah jabatan tertentu.
Namun, peraturan tersebut sudah dicabut melalui Pergub Nomor 73 Tahun 2019. Oleh sebab itu, angka tersebut tidak bisa dijadikan patokan gaji untuk rekrutmen 2027.
Ketentuan yang lebih relevan untuk memahami mekanisme pembayaran adalah Pergub Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana diubah melalui Pergub Nomor 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 15 mengenai honorarium.
Bagi calon pelamar, sebaiknya jangan hanya mempertimbangkan angka penghasilan yang beredar di media sosial. Pastikan juga memahami status pekerjaan, masa kontrak, jam kerja, serta komponen kompensasi yang nantinya ditawarkan.
Teman Karir akan memperbarui informasi ini apabila terdapat pengumuman resmi mengenai besaran honorarium masing-masing posisi Pusat PPA DKI Jakarta 2027.
FAQ Seputar Gaji PPA DKI Jakarta 2027
1. Berapa gaji tenaga PPA DKI Jakarta 2027?
Nominal resmi belum dicantumkan dalam pengumuman rekrutmen Pusat PPA DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. Karena itu, belum ada angka yang dapat dipastikan untuk setiap posisi.
2. Benarkah gaji tenaga ahli PPA pernah mencapai Rp19,8 juta?
Benar, angka tersebut pernah tercantum dalam lampiran Pergub Nomor 42 Tahun 2018 untuk Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Namun, peraturan tersebut sudah dicabut pada 2019 sehingga bukan acuan penghasilan tahun 2027.
3. Berapa honorarium paralegal PPA DKI Jakarta?
Pergub Nomor 42 Tahun 2018 pernah mencantumkan honorarium paralegal sebesar Rp6 juta. Namun, nominal tersebut merupakan data historis dan tidak dapat dianggap sebagai honorarium rekrutmen 2027.
4. Berapa honorarium konselor PPA DKI Jakarta?
Dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2018, honorarium konselor pernah ditetapkan sebesar Rp6 juta. Untuk rekrutmen 2027, belum ada nominal resmi yang dipublikasikan.
5. Apakah gaji psikolog klinis PPA lebih tinggi dibandingkan konselor?
Dalam ketentuan historis tahun 2018, honorarium psikolog klinis sebesar Rp10,2 juta, sedangkan konselor Rp6 juta. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan besaran penghasilan pada rekrutmen 2027.
6. Apakah tenaga PPA DKI Jakarta mendapatkan tunjangan?
Pengumuman rekrutmen 2027 belum merinci tunjangan maupun fasilitas tambahan. Pelamar perlu mengonfirmasi komponen kompensasi kepada penyelenggara.
7. Apakah tenaga PPA DKI Jakarta termasuk ASN?
Tidak. Rekrutmen ini merupakan penyediaan jasa tenaga ahli dan tenaga pelayanan, bukan seleksi CPNS atau PPPK.
8. Bagaimana sistem pembayaran honorarium tenaga PPA?
Pasal 15 Pergub Nomor 73 Tahun 2019 mengatur pembayaran honorarium setiap bulan antara tanggal 1–10 bulan berikutnya dengan melampirkan laporan kehadiran dan hasil pekerjaan. Ketidakhadiran dapat mengakibatkan pemotongan honorarium sesuai ketentuan.
Sumber Informasi
- Pengumuman Penyedia Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pusat PPA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027, Nomor 5895/KG.13.01, 12 November 2026.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 73 Tahun 2019.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta.
