![]() |
| PPh 21 TER 2027: Kategori A, B, C, Tarif Pajak dan Contoh Perhitungan |
PPh 21 TER 2027: Kategori A, B, C, Tarif Pajak dan Contoh Perhitungan
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menjadi salah satu hal penting yang perlu dipahami karyawan, perusahaan, dan bagian Human Resources (HR). Sejak penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER), mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan karyawan mengalami penyederhanaan, terutama untuk penghitungan pajak bulanan.
Memasuki tahun 2027, ketentuan PPh 21 TER masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, sepanjang belum ada perubahan atau pencabutan ketentuan tersebut.
Melalui skema TER, pemotongan PPh 21 bulanan bagi pegawai tetap dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif sesuai kategori wajib pajak. Kategori tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu TER A, TER B, dan TER C.
Namun, tarif efektif tersebut tidak digunakan dengan cara yang sama sepanjang tahun. Pada masa pajak terakhir, biasanya Desember, penghitungan PPh 21 dilakukan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.
Lantas, bagaimana cara menentukan kategori TER, berapa tarif pajaknya, dan bagaimana menghitung potongan PPh 21 dari gaji bulanan?
Berikut panduan lengkap PPh 21 TER 2027 beserta tabel kategori, status PTKP, dan contoh perhitungannya.
Apakah Ada Perubahan Tarif PPh 21 TER pada 2027?
Berdasarkan penelusuran terhadap regulasi resmi hingga 21 November 2026, belum ditemukan peraturan baru yang menggantikan ketentuan utama mengenai tarif efektif PPh 21.
Dengan demikian, dasar penghitungan PPh 21 TER yang digunakan untuk panduan 2027 masih mengacu pada:
PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
Kedua regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Artinya, istilah PPh 21 TER 2027 merujuk pada penerapan ketentuan TER untuk penghasilan tahun pajak 2027, bukan berarti terdapat tarif baru yang khusus ditetapkan untuk tahun tersebut.
Penting juga dipahami bahwa pemerintah dapat menerbitkan kebijakan insentif pajak tersendiri untuk kelompok pekerja atau sektor tertentu. Kebijakan insentif tersebut berbeda dengan perubahan tarif TER secara umum.
Apa Itu PPh 21 TER?
PPh 21 TER merupakan mekanisme penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata.
Skema ini menyederhanakan proses penghitungan pajak bulanan dengan menggunakan persentase tertentu berdasarkan penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Sebelum menggunakan skema TER, penghitungan pemotongan PPh 21 bulanan pegawai tetap dilakukan dengan memperkirakan penghasilan kena pajak setahun, memperhitungkan pengurang, dan menerapkan tarif progresif.
Melalui skema TER, penghitungan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir menjadi lebih sederhana.
Rumus dasarnya adalah:
PPh 21 Bulanan = Penghasilan Bruto Bulanan × Tarif Efektif (TER)
Sebagai contoh, apabila seorang karyawan memiliki penghasilan bruto Rp10.000.000 per bulan dan termasuk kategori TER A dengan tarif 2%, maka:
PPh 21 = Rp10.000.000 × 2%
PPh 21 = Rp200.000 per bulan.
Namun, hasil tersebut merupakan potongan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Pada Desember, pajak akan dihitung kembali berdasarkan penghasilan dan pengurang selama satu tahun pajak.
Kategori PPh 21 TER A, B, dan C Berdasarkan Status PTKP
Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum menghitung PPh 21 adalah menentukan kategori TER yang sesuai dengan status PTKP karyawan.
PTKP merupakan Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu batas penghasilan yang tidak dikenai pajak sesuai ketentuan perpajakan.
Dalam skema TER, kategori tarif efektif bulanan dibagi menjadi tiga kelompok.
1. TER Kategori A
Kategori A berlaku bagi wajib pajak dengan status PTKP berikut:
| Status PTKP | Keterangan | Nilai PTKP |
|---|---|---|
| TK/0 | Tidak kawin, tanpa tanggungan | Rp54.000.000 |
| TK/1 | Tidak kawin, satu tanggungan | Rp58.500.000 |
| K/0 | Kawin, tanpa tanggungan | Rp58.500.000 |
Kategori A digunakan untuk karyawan dengan status tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan satu tanggungan, atau kawin tanpa tanggungan.
2. TER Kategori B
Kategori B berlaku bagi wajib pajak dengan status:
| Status PTKP | Keterangan | Nilai PTKP |
|---|---|---|
| TK/2 | Tidak kawin, dua tanggungan | Rp63.000.000 |
| TK/3 | Tidak kawin, tiga tanggungan | Rp67.500.000 |
| K/1 | Kawin, satu tanggungan | Rp63.000.000 |
| K/2 | Kawin, dua tanggungan | Rp67.500.000 |
Kategori B memiliki kelompok PTKP yang lebih tinggi dibandingkan kategori A.
3. TER Kategori C
Kategori C berlaku untuk wajib pajak dengan status:
| Status PTKP | Keterangan | Nilai PTKP |
|---|---|---|
| K/3 | Kawin, tiga tanggungan | Rp72.000.000 |
Kategori C merupakan kelompok dengan batas PTKP tertinggi dalam pengelompokan tarif efektif bulanan.
Catatan: Penentuan kategori TER didasarkan pada status PTKP sesuai ketentuan perpajakan pada awal tahun pajak. Tanggungan yang dapat diperhitungkan juga mengikuti persyaratan perpajakan, bukan semata-mata jumlah anggota keluarga yang dimiliki.
Tabel Tarif PPh 21 TER 2027
Tarif efektif bulanan ditetapkan berdasarkan kelompok penghasilan bruto dan kategori PTKP.
Berikut contoh beberapa lapisan tarif TER A berdasarkan Lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023.
| Penghasilan Bruto Bulanan | TER A |
|---|---|
| Sampai dengan Rp5.400.000 | 0% |
| Di atas Rp5.400.000–Rp5.650.000 | 0,25% |
| Di atas Rp5.650.000–Rp5.950.000 | 0,50% |
| Di atas Rp5.950.000–Rp6.300.000 | 0,75% |
| Di atas Rp6.300.000–Rp6.750.000 | 1,00% |
| Di atas Rp6.750.000–Rp7.500.000 | 1,25% |
| Di atas Rp7.500.000–Rp8.550.000 | 1,50% |
| Di atas Rp8.550.000–Rp9.650.000 | 1,75% |
| Di atas Rp9.650.000–Rp10.050.000 | 2,00% |
| Di atas Rp10.050.000–Rp10.350.000 | 2,25% |
| Di atas Rp10.350.000–Rp10.700.000 | 2,50% |
Tabel di atas merupakan sebagian lapisan TER A, bukan keseluruhan tabel tarif. Untuk melihat seluruh rentang tarif TER A, B, C, dan tarif efektif harian, pembaca dapat mengakses lampiran resmi PP Nomor 58 Tahun 2023 melalui tautan berikut:
Download Tabel Lengkap Tarif TER PPh 21 – PP Nomor 58 Tahun 2023 (PDF)
Perlu diperhatikan bahwa tabel TER B dan TER C memiliki batas penghasilan serta persentase tersendiri. Karena itu, karyawan tidak boleh menggunakan tabel kategori A untuk semua status PTKP.
Cara Menghitung PPh 21 TER 2027
Untuk menghitung potongan PPh 21 bulanan, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan.
Langkah 1. Tentukan Status PTKP
Periksa status perkawinan dan jumlah tanggungan yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Contohnya:
- TK/0 masuk kategori A.
- K/1 masuk kategori B.
- K/3 masuk kategori C.
Langkah 2. Hitung Penghasilan Bruto Bulanan
Penghasilan bruto merupakan penghasilan sebelum dikurangi potongan yang menjadi beban karyawan.
Komponennya dapat meliputi:
- Gaji pokok.
- Tunjangan tetap.
- Tunjangan tidak tetap.
- Tunjangan pajak.
- Bonus atau penghasilan lain yang menjadi objek PPh 21 sesuai ketentuan.
Tidak semua komponen penghasilan memiliki perlakuan pajak yang sama. Penghitungan harus mengikuti ketentuan mengenai penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Langkah 3. Cocokkan dengan Tabel TER
Setelah memperoleh penghasilan bruto, cocokkan nominal tersebut dengan rentang penghasilan pada tabel kategori TER yang sesuai.
Langkah 4. Kalikan Penghasilan Bruto dengan Tarif TER
Gunakan rumus:
PPh 21 = Penghasilan Bruto × TER
Hasilnya merupakan jumlah PPh 21 yang dipotong untuk masa pajak bersangkutan, selain masa pajak terakhir.
Contoh Perhitungan PPh 21 TER dengan Gaji Rp5 Juta, Rp8 Juta, dan Rp10 Juta
Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, berikut contoh penghitungan PPh 21 berdasarkan penghasilan bruto bulanan.
Contoh berikut menggunakan asumsi seluruh karyawan berstatus kategori A, menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan tidak memiliki komponen tambahan di luar nominal bruto yang disebutkan.
1. Gaji Rp5.000.000 per Bulan
Karyawan memiliki status TK/0 dan penghasilan bruto sebesar Rp5.000.000.
Berdasarkan tabel TER A, penghasilan sampai dengan Rp5.400.000 dikenakan tarif 0%.
Perhitungan:
PPh 21 = Rp5.000.000 × 0%
PPh 21 = Rp0.
Dengan asumsi tersebut, tidak terdapat pemotongan PPh 21 bulanan menggunakan TER.
2. Gaji Rp8.000.000 per Bulan
Karyawan memiliki status TK/0 dan penghasilan bruto sebesar Rp8.000.000.
Berdasarkan tabel TER A, penghasilan di atas Rp7.500.000 sampai dengan Rp8.550.000 dikenakan tarif 1,5%.
Perhitungan:
PPh 21 = Rp8.000.000 × 1,5%
PPh 21 = Rp120.000.
Dengan demikian, potongan PPh 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir adalah Rp120.000.
3. Gaji Rp10.000.000 per Bulan
Karyawan memiliki status TK/0 dan penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000.
Berdasarkan tabel TER A, penghasilan di atas Rp9.650.000 sampai dengan Rp10.050.000 dikenakan tarif 2%.
Perhitungan:
PPh 21 = Rp10.000.000 × 2%
PPh 21 = Rp200.000.
Jadi, potongan PPh 21 bulanan untuk penghasilan bruto Rp10 juta adalah Rp200.000 pada masa pajak selain masa pajak terakhir.
| Gaji Bruto | Kategori | TER | PPh 21 Bulanan |
|---|---|---|---|
| Rp5.000.000 | A | 0% | Rp0 |
| Rp8.000.000 | A | 1,5% | Rp120.000 |
| Rp10.000.000 | A | 2% | Rp200.000 |
Nominal di atas merupakan ilustrasi potongan bulanan berdasarkan TER, bukan perhitungan final pajak setahun.
Mengapa Potongan PPh 21 Bulan Desember Bisa Lebih Besar?
Salah satu hal yang sering membingungkan karyawan adalah ketika potongan PPh 21 pada bulan Desember berbeda cukup jauh dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Hal ini terjadi karena penghitungan PPh 21 menggunakan TER tidak diterapkan untuk masa pajak terakhir.
Untuk pegawai tetap, penghitungan pada masa pajak terakhir dilakukan dengan menghitung kembali pajak berdasarkan penghasilan selama satu tahun atau bagian tahun pajak.
Tahapannya secara umum adalah:
- Menghitung seluruh penghasilan bruto selama satu tahun.
- Mengurangi penghasilan dengan komponen pengurang yang diperbolehkan, seperti biaya jabatan dan iuran pensiun yang memenuhi ketentuan.
- Mengurangi penghasilan neto dengan PTKP.
- Menghitung Penghasilan Kena Pajak menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.
- Mengurangi pajak setahun dengan PPh 21 yang telah dipotong sebelumnya.
Hasil selisih tersebut menjadi PPh 21 pada masa pajak terakhir.
Contoh Penghitungan PPh 21 Bulan Desember
PP Nomor 58 Tahun 2023 memberikan contoh penghitungan untuk pegawai tetap dengan kondisi berikut:
Gaji bruto: Rp10.000.000 per bulan.
Status PTKP: K/0.
Iuran pensiun: Rp100.000 per bulan.
Bekerja selama satu tahun penuh.
Penghitungan Januari sampai November:
Gaji bruto = Rp10.000.000
TER A = 2%
PPh 21 bulanan = Rp200.000.
Total potongan Januari sampai November:
Rp200.000 × 11 = Rp2.200.000.
Selanjutnya, penghitungan pajak setahun:
| Komponen | Nominal |
|---|---|
| Penghasilan bruto setahun | Rp120.000.000 |
| Biaya jabatan | Rp6.000.000 |
| Iuran pensiun | Rp1.200.000 |
| Penghasilan neto setahun | Rp112.800.000 |
| PTKP K/0 | Rp58.500.000 |
| Penghasilan kena pajak | Rp54.300.000 |
PPh 21 setahun:
Rp54.300.000 × 5% = Rp2.715.000.
PPh 21 bulan Desember:
Rp2.715.000 − Rp2.200.000
PPh 21 Desember = Rp515.000.
Dari contoh tersebut, terlihat bahwa potongan bulan Desember dapat lebih besar daripada bulan sebelumnya.
Namun, hal ini bukan berarti tarif pajak karyawan tiba-tiba naik. Penghitungan Desember merupakan proses rekonsiliasi untuk memastikan jumlah pajak yang dipotong selama setahun sesuai dengan pajak yang sebenarnya terutang.
Contoh ini mengikuti ilustrasi resmi dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan menggunakan asumsi yang sama seperti peraturan tersebut.
Apa Perbedaan TER Bulanan dan TER Harian?
Selain tarif efektif bulanan, pemerintah juga mengatur tarif efektif harian untuk jenis penghasilan tertentu.
Perbedaannya terletak pada cara pembayaran penghasilan dan kategori penerima penghasilan.
TER Bulanan
TER bulanan digunakan untuk penghitungan PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkan secara bulanan sesuai ketentuan.
Kategori TER bulanan terdiri atas:
- Kategori A.
- Kategori B.
- Kategori C.
Tarifnya ditentukan berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP.
TER Harian
TER harian digunakan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan, dengan memperhatikan ketentuan batas penghasilan harian.
Secara umum, tarif efektif harian berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 adalah:
| Penghasilan Bruto Harian | Tarif Efektif |
|---|---|
| Sampai dengan Rp450.000 | 0% |
| Di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000 | 0,5% |
Apabila penghasilan bruto harian melebihi Rp2.500.000, penghitungan dilakukan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh atas 50% dari penghasilan bruto harian sesuai ketentuan.
Karena itu, pekerja harian dan pegawai tetap tidak selalu menggunakan metode pemotongan pajak yang sama.
Apakah PPh 21 TER Mengubah Jumlah Pajak yang Harus Dibayar?
Tidak secara otomatis.
Penerapan TER pada dasarnya menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak bulanan, bukan mengganti tarif pajak progresif yang menjadi dasar penghitungan pajak tahunan.
Dalam mekanisme ini, pemotongan bulanan menggunakan tarif efektif, sedangkan pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali berdasarkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.
Oleh karena itu, penggunaan TER tidak boleh langsung diartikan sebagai kenaikan atau penurunan pajak tahunan bagi seluruh karyawan.
Jumlah pajak yang sebenarnya terutang tetap bergantung pada total penghasilan, pengurang yang diperbolehkan, PTKP, dan tarif pajak yang berlaku.
Cara Mengecek dan Memastikan Potongan PPh 21 pada Slip Gaji
Karyawan dapat memeriksa potongan PPh 21 melalui slip gaji bulanan yang diberikan perusahaan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Pastikan penghasilan bruto sesuai dengan komponen gaji dan tunjangan yang diterima.
- Periksa status PTKP yang digunakan oleh perusahaan.
- Pastikan kategori TER yang diterapkan sesuai status tersebut.
- Cocokkan tarif dengan tabel TER berdasarkan penghasilan bruto.
- Periksa jumlah PPh 21 yang dipotong pada slip gaji.
- Bandingkan total pemotongan dengan bukti potong PPh 21 pada akhir tahun.
Jika terdapat perbedaan yang tidak dapat dijelaskan, karyawan dapat meminta bagian HR atau payroll untuk memberikan rincian penghitungan.
Karyawan juga dapat memeriksa bukti potong dan kewajiban perpajakannya melalui layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak.
FAQ Seputar PPh 21 TER 2027
1. Berapa tarif PPh 21 TER 2027?
Tarif PPh 21 TER menggunakan persentase yang berbeda berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan kategori PTKP A, B, atau C. Tarifnya tidak sama untuk seluruh karyawan.
2. Apa perbedaan TER A, B, dan C?
Perbedaannya terletak pada status PTKP wajib pajak. TER A berlaku untuk TK/0, TK/1, dan K/0; TER B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; sedangkan TER C berlaku untuk K/3.
3. Berapa PPh 21 untuk gaji Rp5 juta?
Untuk contoh karyawan kategori A dengan penghasilan bruto Rp5 juta, tarif TER adalah 0%. Dengan demikian, potongan PPh 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir adalah Rp0.
4. Berapa PPh 21 untuk gaji Rp8 juta?
Untuk kategori A, penghasilan bruto Rp8 juta berada pada lapisan TER 1,5%. Potongan PPh 21 bulanan adalah Rp120.000.
5. Berapa PPh 21 untuk gaji Rp10 juta?
Untuk kategori A, penghasilan bruto Rp10 juta dikenakan TER 2%. Potongan PPh 21 bulanan adalah Rp200.000.
6. Mengapa pajak bulan Desember lebih besar?
Karena pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan ulang pajak setahun menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Potongan Desember merupakan selisih antara pajak setahun dan pajak yang telah dipotong sebelumnya.
7. Apakah karyawan dengan gaji di bawah Rp5,4 juta bebas pajak?
Untuk penghitungan bulanan menggunakan TER kategori A, penghasilan bruto sampai dengan Rp5,4 juta dikenakan tarif 0%. Namun, penghitungan akhir tetap mengikuti kondisi penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
8. Apakah bonus dan THR dikenakan PPh 21?
Bonus dan THR dapat menjadi objek PPh 21. Pengaruhnya terhadap penghitungan pajak bergantung pada jenis penghasilan, waktu pembayaran, dan ketentuan pemotongan yang berlaku.
9. Apakah PPh 21 TER berlaku untuk semua karyawan?
Tidak semua penerima penghasilan menggunakan metode yang sama. Penghitungan PPh 21 dibedakan berdasarkan jenis penerima penghasilan, pola pembayaran, dan ketentuan dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023.
10. Apakah tarif TER 2027 berbeda dari 2026?
Berdasarkan regulasi yang berhasil ditelusuri hingga 21 November 2026, belum ditemukan ketentuan baru yang menggantikan tabel TER dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Karena itu, tabel tersebut masih menjadi acuan dalam panduan ini sepanjang belum ada perubahan peraturan.
Kesimpulan
PPh 21 TER 2027 merupakan mekanisme pemotongan pajak penghasilan karyawan yang menggunakan tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP.
Terdapat tiga kategori tarif efektif bulanan, yaitu A, B, dan C. Setiap kategori memiliki kelompok penghasilan serta persentase tarif yang berbeda.
Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, penghitungan dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER. Sementara itu, pada masa pajak terakhir, pajak dihitung kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.
Dengan memahami kategori PTKP, tarif efektif, dan mekanisme penghitungan akhir tahun, karyawan dapat lebih mudah memeriksa potongan pajak pada slip gaji dan memahami jumlah penghasilan bersih yang diterima.
Teman Karir akan terus memperbarui informasi perpajakan dan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan resmi pemerintah.
Sumber Referensi:
- PP Nomor 58 Tahun 2023 – Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 (JDIH Kementerian Keuangan).
- PMK Nomor 168 Tahun 2023 – Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 (JDIH Kementerian Keuangan).
- DJP – Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah, Berikut Ketentuannya.
- DJP – Simpel Pakai TER, Begini Penjelasannya.
- DJP – Penghitungan TER: Mau Terima Gaji Utuh? Di-Gross Up Saja.
