Ketua DPD Usulkan Indonesia Punya 3 Wakil Presiden, Ini Alasannya

 

Ketua DPD Usulkan Indonesia Punya Tiga Wakil Presiden, Wacanakan Pembagian Wilayah

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengusulkan agar Indonesia ke depan memiliki lebih dari satu Wakil Presiden (Wapres). Bahkan, ia mengusulkan jumlah Wakil Presiden dapat mencapai tiga orang dengan mempertimbangkan luas wilayah dan keberagaman kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan Sultan saat menghadiri acara detikcom Awards 2026 di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, karakteristik geografis dan sosial masyarakat Indonesia yang beragam membutuhkan pola kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau berbagai wilayah.

Sultan menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tantangan pembangunan yang berbeda antara wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Oleh karena itu, ia menilai keberadaan lebih dari satu Wakil Presiden dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus memperhatikan kebutuhan daerah.

"Ke depan, sebaiknya Indonesia mempunyai wapres lebih dari satu, bisa dua, bahkan tiga wapres," ujar Sultan sebagaimana diberitakan RM.id, Jumat (20/11/2026).

Usulkan Pembagian Wakil Presiden Berdasarkan Wilayah



Dalam gagasannya, Sultan mengemukakan kemungkinan pembagian tanggung jawab Wakil Presiden berdasarkan keterwakilan wilayah. Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja masing-masing Wakil Presiden.

Ia bahkan menyebut Sumatera, Kalimantan, dan Papua sebagai beberapa wilayah yang dapat menjadi lokasi berkantor bagi para Wakil Presiden

Menurut Sultan, pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, terutama di daerah yang memiliki kebutuhan pembangunan berbeda.

Ia juga berpandangan bahwa kehadiran beberapa Wakil Presiden dapat membantu Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan yang semakin kompleks.

Sultan menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan sesuatu yang harus langsung diterapkan. Ia menyebut wacana penambahan jumlah Wakil Presiden memerlukan pembahasan bersama dengan melibatkan berbagai elemen bangsa.



Konstitusi Saat Ini Mengatur Satu Wakil Presiden

Meski demikian, usulan tersebut memiliki konsekuensi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, konstitusi yang berlaku saat ini secara tegas mengatur bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, penerapan gagasan mengenai lebih dari satu Wakil Presiden tidak cukup hanya melalui perubahan kebijakan pemerintah atau undang-undang biasa. Diperlukan perubahan terhadap ketentuan konstitusi melalui mekanisme perubahan UUD 1945.

Pasal 37 UUD 1945 mengatur bahwa usulan perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan sekurang-kurangnya oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis dengan menunjukkan bagian yang hendak diubah beserta alasannya.

Selain itu, sidang perubahan UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR. Keputusan perubahan konstitusi memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Efektivitas Pemerintahan Menjadi Hal yang Perlu Dikaji

Wacana penambahan jumlah Wakil Presiden juga membuka ruang pembahasan mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, pembagian tanggung jawab berdasarkan wilayah berpotensi memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Namun, di sisi lain, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pembagian kewenangan, hubungan kerja antarsesama Wakil Presiden, serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Aspek pembiayaan negara juga menjadi bagian yang perlu diperhitungkan, termasuk kebutuhan anggaran untuk fasilitas, staf pendukung, dan operasional jabatan tambahan.

Karena itu, gagasan tersebut tidak hanya membutuhkan pembahasan dari perspektif pemerataan pembangunan, tetapi juga kajian konstitusional, administrasi pemerintahan, dan keuangan negara.

Hingga berita ini disusun, gagasan mengenai penambahan jumlah Wakil Presiden masih berada pada tahap wacana yang disampaikan Ketua DPD RI. Belum terdapat perubahan ketentuan konstitusi yang memungkinkan Indonesia memiliki lebih dari satu Wakil Presiden.

Semoga Bermanfaat..
Jangan lupa meninggalkan komentar ya.

Lebih baru Lebih lama