Perbedaan Gaji Gross, Nett, dan Gross Up: Contoh Perhitungan dan Simulasi

 

Perbedaan Gaji Gross, Nett, dan Gross Up: Contoh Perhitungan dan Simulasi

Perbedaan Gaji Gross, Nett, dan Gross Up: Contoh Perhitungan dan Simulasi

Ketika menerima tawaran pekerjaan, salah satu hal yang perlu diperhatikan selain nominal gaji adalah sistem pengupahan yang digunakan perusahaan. Tidak sedikit kandidat yang merasa gajinya lebih kecil dari nominal yang disampaikan saat proses offering karena belum memahami apakah angka tersebut menggunakan sistem gross, nett, atau gross up.

Misalnya, perusahaan menawarkan gaji sebesar Rp10 juta per bulan. Namun, ketika menerima gaji pertama, uang yang masuk ke rekening ternyata hanya Rp9,8 juta karena terdapat potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Kondisi tersebut bisa terjadi apabila perusahaan menggunakan sistem gaji gross, yaitu nominal gaji yang disepakati masih harus dikurangi pajak penghasilan karyawan.

Berbeda halnya jika perusahaan menggunakan sistem nett atau gross up. Dalam kedua skema tersebut, perusahaan menanggung beban pajak karyawan dengan mekanisme yang berbeda.

Lantas, apa perbedaan gaji gross, nett, dan gross up? Mana yang lebih menguntungkan bagi karyawan? Dan bagaimana cara menghitung gaji bersih atau take home pay dari masing-masing sistem?

Berikut penjelasan lengkap beserta simulasi perhitungannya.

Apa Itu Gaji Gross, Nett, dan Gross Up?

Gross, nett, dan gross up merupakan istilah yang digunakan dalam sistem penggajian untuk menjelaskan bagaimana pajak penghasilan karyawan diperlakukan.

Perbedaan ketiganya terutama terletak pada pihak yang menanggung PPh 21 dan bagaimana komponen pajak tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan.

Secara sederhana, berikut pengertiannya:

Sistem GajiPengertian
GrossPajak PPh 21 menjadi beban karyawan dan dipotong dari gaji
NettPerusahaan menanggung pajak karyawan sehingga gaji yang disepakati diterima secara utuh
Gross UpPerusahaan memberikan tunjangan pajak yang dimasukkan ke penghasilan bruto, kemudian dipotong kembali sebagai PPh 21

Ketiga metode tersebut dapat menghasilkan take home pay yang berbeda meskipun nominal gaji yang ditawarkan perusahaan terlihat sama.

Karena itu, kandidat sebaiknya memastikan sistem penggajian yang digunakan sebelum menyetujui penawaran kerja.

1. Gaji Gross: Pajak Ditanggung Karyawan

Gaji gross adalah sistem pengupahan ketika nominal gaji yang disepakati merupakan penghasilan sebelum dipotong pajak penghasilan karyawan.

Dalam sistem ini, perusahaan menghitung dan memotong PPh 21 dari penghasilan karyawan, kemudian menyetorkannya sesuai ketentuan perpajakan.

Artinya, pajak menjadi beban ekonomi karyawan karena jumlah tersebut mengurangi uang yang diterima setiap bulan.

Contoh Perhitungan Gaji Gross

Misalnya, seorang karyawan menerima penawaran gaji sebesar Rp10.000.000 per bulan.

Dengan asumsi:

  • Gaji bruto: Rp10.000.000.
  • Status PTKP: K/0.
  • Kategori TER: A.
  • Tarif TER pada lapisan penghasilan tersebut: 2%.
  • Tidak terdapat komponen penghasilan atau potongan lainnya.

Maka penghitungan PPh 21 adalah:

PPh 21 = Gaji bruto × Tarif TER

PPh 21 = Rp10.000.000 × 2%

PPh 21 = Rp200.000.

Dengan demikian, take home pay yang diterima karyawan adalah:

Rp10.000.000 − Rp200.000 = Rp9.800.000.

Jadi, meskipun perusahaan menawarkan gaji Rp10 juta, uang yang diterima karyawan setelah pemotongan PPh 21 adalah Rp9,8 juta.

Perlu diperhatikan bahwa angka tersebut merupakan simulasi masa pajak selain masa pajak terakhir, belum memperhitungkan potongan BPJS atau komponen lainnya.

2. Gaji Nett: Pajak Ditanggung Perusahaan

Gaji nett atau net salary merupakan sistem pengupahan ketika perusahaan menjanjikan nominal penghasilan bersih yang akan diterima karyawan.

Dalam skema ini, perusahaan menanggung beban ekonomi PPh 21 sehingga pajak tidak mengurangi nominal gaji bersih yang telah disepakati.

Sebagai contoh, perusahaan menawarkan gaji nett sebesar Rp10.000.000.

Artinya, karyawan dijanjikan menerima Rp10 juta setelah perlakuan pajak sesuai kesepakatan penggajian.

Namun, perlu dibedakan antara istilah gaji nett dalam praktik HR dan perlakuan pajak atas PPh 21 yang ditanggung perusahaan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, fasilitas PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja memiliki perlakuan sebagai penghasilan atau kenikmatan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan mekanisme pemotongan dan pelaporannya.

Dalam praktik payroll, perusahaan dapat menyusun struktur kompensasi agar nilai bersih yang diterima karyawan sesuai dengan kesepakatan.

Contoh Ilustrasi Gaji Nett

Misalnya, perusahaan menjanjikan gaji bersih sebesar Rp10.000.000 per bulan.

Dengan asumsi potongan PPh 21 yang menjadi beban ekonomi perusahaan sebesar Rp200.000, maka:

KomponenNominal
Gaji bersih yang dijanjikanRp10.000.000
PPh 21 yang ditanggung perusahaanRp200.000
Total pengeluaran terkait gaji dan pajakRp10.200.000

Karyawan menerima Rp10 juta, sedangkan perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kesepakatan tersebut.

Angka di atas hanya ilustrasi sederhana. Penghitungan aktual harus memperhitungkan perlakuan pajak atas fasilitas PPh 21 yang diberikan perusahaan.

3. Gaji Gross Up: Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak

Gross up merupakan sistem pengupahan ketika perusahaan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak kepada karyawan.

Besaran tunjangan tersebut dihitung agar nilainya sama dengan PPh 21 yang harus dipotong setelah tunjangan dimasukkan ke dalam penghasilan bruto.

Dengan kata lain, perusahaan menambahkan komponen tunjangan pajak ke dalam gaji karyawan. Tunjangan tersebut kemudian ikut menjadi objek penghitungan PPh 21.

Karena pajak yang dipotong berasal dari tunjangan yang diberikan perusahaan, karyawan dapat menerima penghasilan pokok yang telah disepakati secara utuh.

Skema ini sering digunakan perusahaan sebagai salah satu strategi kompensasi dan benefit karyawan.

Contoh Perhitungan Gaji Gross Up

Misalnya, seorang karyawan memiliki gaji bruto sebelum tunjangan pajak sebesar Rp10.000.000.

Dengan asumsi status PTKP K/0, karyawan masuk kategori TER A.

Apabila hanya menggunakan gaji awal Rp10 juta, tarif TER adalah 2%. Namun, setelah ditambahkan tunjangan pajak, penghasilan bruto berubah dan dapat masuk ke lapisan tarif berikutnya.

Dalam contoh resmi Direktorat Jenderal Pajak, perhitungannya sebagai berikut:

Tahap 1: Menghitung perkiraan tunjangan pajak

Apabila menggunakan tarif 2%, penghitungan awal:

Tunjangan pajak = Rp10.000.000 × 2/98

Hasilnya sekitar Rp204.081,63.

Namun, setelah ditambahkan ke gaji, penghasilan bruto menjadi Rp10.204.081,63.

Nominal tersebut masuk ke lapisan TER A sebesar 2,25%, bukan lagi 2%.

Tahap 2: Menghitung ulang tunjangan pajak

Tunjangan pajak = Rp10.000.000 × 2,25/97,75

Hasilnya sekitar Rp230.179,03.

Tahap 3: Menghitung total penghasilan bruto

Gaji awal = Rp10.000.000

Tunjangan pajak = Rp230.179,03

Total penghasilan bruto = Rp10.230.179,03.

Tahap 4: Menghitung PPh 21

PPh 21 = Rp10.230.179,03 × 2,25%

PPh 21 = Rp230.179,03.

Dengan demikian, penghitungan akhirnya menjadi:

KomponenNominal
Gaji awalRp10.000.000
Tunjangan PPh 21Rp230.179,03
Total brutoRp10.230.179,03
Potongan PPh 21Rp230.179,03
Take home payRp10.000.000

Melalui skema gross up, karyawan tetap menerima gaji awal sebesar Rp10 juta setelah pemotongan PPh 21.

Contoh tersebut mengacu pada ilustrasi resmi DJP dalam artikel mengenai penghitungan TER dan metode gross up.

Perbandingan Gaji Gross, Nett, dan Gross Up

Setelah memahami masing-masing metode, berikut perbandingan ketiganya.

AspekGrossNettGross Up
Pajak PPh 21Dipotong dari gaji karyawanDitanggung perusahaanDitunjang melalui tunjangan pajak
Tunjangan pajakTidak adaBergantung struktur perusahaanAda
Penghasilan brutoGaji yang disepakatiBergantung mekanisme penggajianGaji ditambah tunjangan pajak
Take home payBerkurang karena pajakSesuai nominal bersih yang dijanjikanGaji awal tetap utuh
Beban ekonomi pajakKaryawanPerusahaanPerusahaan

Perbedaan paling penting adalah bagaimana perusahaan menyusun komponen penghasilan dan siapa yang menanggung beban ekonomi pajaknya.

Perlu diingat bahwa istilah nett dan gross up dalam dokumen perusahaan dapat memiliki rincian kebijakan yang berbeda. Karena itu, jangan hanya berpatokan pada nama skemanya. Periksa struktur gaji dan perjanjian kerja.

Mana yang Lebih Menguntungkan bagi Karyawan?

Jika hanya dilihat dari nominal uang yang diterima, sistem nett dan gross up umumnya lebih menguntungkan bagi karyawan dibandingkan gross, dengan asumsi nominal gaji bersih yang dijanjikan sama.

Namun, keputusan menerima penawaran kerja sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan metode pajak.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Jika Menggunakan Sistem Gross

Karyawan perlu memperhitungkan bahwa nominal gaji yang tercantum masih akan dikurangi PPh 21.

Karena itu, jangan langsung menganggap gaji yang ditawarkan sebagai uang yang akan masuk ke rekening.

2. Jika Menggunakan Sistem Nett

Karyawan mendapatkan kepastian mengenai nominal bersih yang dijanjikan perusahaan.

Namun, pastikan apakah nominal tersebut sudah memperhitungkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya atau hanya PPh 21.

3. Jika Menggunakan Sistem Gross Up

Karyawan mendapatkan tunjangan pajak yang ikut dihitung sebagai penghasilan bruto.

Keuntungan utamanya adalah gaji awal dapat diterima secara utuh setelah pemotongan PPh 21, selama penghitungan tunjangan dan pajaknya dilakukan dengan benar.

Apa yang Harus Ditanyakan Saat Menerima Offering Letter?

Sebelum menyetujui tawaran pekerjaan, kandidat sebaiknya memastikan beberapa hal berikut kepada recruiter atau HR.

  1. Apakah nominal gaji yang ditawarkan menggunakan sistem gross, nett, atau gross up?
  2. Apakah nominal tersebut sudah termasuk tunjangan tetap?
  3. Apakah PPh 21 ditanggung karyawan atau diberikan tunjangan pajak?
  4. Apakah potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah diperhitungkan?
  5. Apakah THR dan bonus menggunakan dasar perhitungan yang sama?
  6. Berapa estimasi take home pay yang diterima setiap bulan?

Pertanyaan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara nominal gaji dalam offering letter dan penghasilan yang benar-benar diterima.

Sebagai kandidat, Anda juga dapat meminta simulasi slip gaji sebelum menyetujui penawaran apabila perusahaan bersedia memberikannya.

Apakah Gaji Gross Up Lebih Mahal bagi Perusahaan?

Dari sisi pengeluaran, perusahaan perlu menyediakan tambahan biaya berupa tunjangan pajak.

Namun, tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sepanjang memenuhi persyaratan perpajakan, termasuk berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Karena itu, gross up dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan kompensasi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Karyawan mendapatkan penghasilan bersih sesuai kesepakatan, sementara perusahaan dapat memperhitungkan biaya tunjangan pajak sesuai ketentuan fiskal.

Meskipun demikian, perusahaan tetap harus melakukan penghitungan PPh 21 dan pencatatan biaya secara benar.

Hubungan Gaji Gross, Nett, dan Gross Up dengan Potongan BPJS

Selain PPh 21, karyawan juga perlu memperhatikan potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Keduanya memiliki ketentuan penghitungan dan pembagian iuran antara pekerja dan perusahaan.

Artinya, meskipun perusahaan menggunakan sistem gross up untuk PPh 21, bukan berarti seluruh potongan pada slip gaji otomatis ditanggung perusahaan.

Karyawan tetap perlu memeriksa komponen potongan lainnya, terutama:

  • BPJS Kesehatan bagian pekerja.
  • JHT bagian pekerja.
  • JP bagian pekerja, apabila memenuhi ketentuan.
  • Potongan lain berdasarkan kebijakan dan perjanjian kerja yang sah.

Untuk memahami bagaimana potongan tersebut memengaruhi gaji yang diterima, baca juga panduan berikut:

{getCard} $type={post} $title={Baca Juga!}

FAQ Seputar Gaji Gross, Nett, dan Gross Up

1. Apa arti gaji gross?

Gaji gross adalah nominal penghasilan sebelum dipotong PPh 21 dan potongan lain yang menjadi tanggungan karyawan.

2. Apa arti gaji nett?

Gaji nett adalah nominal penghasilan bersih yang dijanjikan untuk diterima karyawan setelah memperhitungkan pajak dan potongan sesuai kesepakatan serta struktur penggajian perusahaan.

3. Apa arti gaji gross up?

Gross up adalah metode pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan. Tunjangan tersebut ditambahkan ke penghasilan bruto dan ikut dihitung sebagai dasar pemotongan PPh 21.

4. Apakah gaji gross Rp10 juta berarti menerima Rp10 juta?

Tidak selalu. Jika perusahaan menggunakan sistem gross, gaji tersebut masih dapat dikurangi PPh 21 dan potongan lain yang menjadi tanggungan karyawan.

5. Apakah gross up lebih menguntungkan daripada gross?

Dari sisi take home pay, gross up umumnya lebih menguntungkan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak. Namun, perbandingan harus mempertimbangkan total kompensasi dan benefit yang diberikan.

6. Apakah gaji nett bebas pajak?

Tidak. Penghasilan karyawan tetap menjadi objek PPh 21 sesuai ketentuan. Perbedaannya adalah perusahaan menanggung beban ekonominya melalui mekanisme penggajian yang diterapkan.

7. Apakah gross up membuat gaji bruto lebih besar?

Ya. Perusahaan menambahkan tunjangan pajak ke dalam penghasilan bruto karyawan. Tunjangan tersebut kemudian ikut diperhitungkan dalam penghitungan PPh 21.

8. Apakah BPJS tetap dipotong jika perusahaan menggunakan gross up?

Ya, potongan BPJS tetap mengikuti ketentuan masing-masing program dan struktur penggajian. Gross up untuk PPh 21 tidak otomatis menghapus potongan iuran BPJS.

9. Apakah sistem gross up wajib digunakan perusahaan?

Tidak. Gross up merupakan salah satu pilihan mekanisme pemberian tunjangan pajak. Perusahaan dapat menyusun kebijakan penggajian sesuai ketentuan yang berlaku dan perjanjian dengan karyawan.

10. Bagaimana mengetahui sistem gaji yang digunakan perusahaan?

Periksa offering letter, perjanjian kerja, atau kebijakan payroll perusahaan. Jika belum jelas, tanyakan langsung kepada recruiter atau HR mengenai status gaji dan estimasi take home pay.

Kesimpulan

Perbedaan gaji gross, nett, dan gross up terletak pada mekanisme penghitungan serta pihak yang menanggung beban ekonomi PPh 21.

Pada sistem gross, pajak dipotong dari penghasilan karyawan. Pada sistem nett, perusahaan menjanjikan nominal penghasilan bersih setelah memperhitungkan pajak. Sementara itu, sistem gross up memberikan tunjangan pajak yang dimasukkan ke penghasilan bruto dan ikut dipotong sebagai PPh 21.

Bagi pencari kerja, memahami ketiga istilah tersebut sangat penting sebelum menerima offering letter. Nominal gaji yang terlihat besar belum tentu sama dengan uang yang diterima setiap bulan.

Karena itu, selalu periksa struktur gaji, tunjangan, potongan pajak, BPJS, serta estimasi take home pay sebelum menyetujui penawaran pekerjaan.

Teman Karir akan terus menghadirkan panduan mengenai gaji, pajak, dan hak pekerja agar pembaca dapat mengambil keputusan karier dengan lebih tepat.

Sumber Referensi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak – Penghitungan TER: Mau Terima Gaji Utuh? Di-Gross Up Saja.

  2. Direktorat Jenderal Pajak – THR Utuh Tanpa Potongan Pajak? Bisa dengan Skema Gross Up PPh Pasal 21.

  3. JDIH Kementerian Keuangan – PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21.

  4. JDIH Kementerian Keuangan – PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21.

Semoga Bermanfaat..
Jangan lupa meninggalkan komentar ya.

Lebih baru Lebih lama