Daftar UMP 2027: UMP 2026 & Simulasi Kenaikan 9,5%

Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi, Ini Simulasi Kenaikan UMP 2027 hingga 9,5%

Menjelang pergantian tahun, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) kembali menjadi perhatian pekerja di seluruh Indonesia. Pemerintah bersama kalangan buruh dan pengusaha saat ini tengah membahas penetapan UMP 2027 yang rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kalangan buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Jika usulan kenaikan maksimal 9,5% diterapkan sebagai simulasi, UMP DKI Jakarta berpotensi mencapai Rp6,27 juta per bulan. Sementara itu, Jawa Barat diperkirakan berada di kisaran Rp2,53 juta dan Jawa Tengah sekitar Rp2,54 juta.

Namun, perlu diketahui bahwa hingga 12 November 2026, pemerintah belum mengumumkan besaran UMP 2027 secara resmi. Angka kenaikan tersebut masih berupa usulan dan simulasi, bukan keputusan gubernur.

Lantas, berapa besaran UMP saat ini di seluruh provinsi Indonesia? Berapa perkiraan UMP 2027 jika naik 7,5% hingga 9,5%? Simak daftar lengkap UMP 38 provinsi, simulasi kenaikan, dan aturan terbaru penetapan upah minimum berikut ini.

Informasi Terbaru UMP 2027

Berikut ringkasan perkembangan penetapan UMP 2027 berdasarkan informasi yang tersedia hingga 12 November 2026.

Informasi	Keterangan
Tahun penetapan	UMP 2027
UMP yang berlaku saat ini	UMP 2026
Usulan kenaikan buruh	7,5%–9,5%
Organisasi pengusul	KSPI dan kalangan buruh
Dasar hukum terbaru	UU Nomor 27 Tahun 2026
Variabel perhitungan	Pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, dan KHL
Penetapan	Melalui keputusan gubernur
Perkiraan mulai berlaku	1 Januari 2027
Status	Masih dalam pembahasan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan kebijakan pengupahan akan dilakukan melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Pemerintah juga akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam proses penentuan upah minimum.

Dengan demikian, angka kenaikan yang nantinya ditetapkan tidak otomatis mengikuti usulan organisasi buruh, tetapi harus melalui proses pembahasan dan mekanisme yang berlaku.

Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Seluruh Indonesia

Sebelum melihat simulasi kenaikan UMP 2027, penting untuk mengetahui besaran upah minimum yang sedang berlaku saat ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 38 provinsi dengan besaran UMP yang berbeda-beda.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026, yaitu Rp5.729.876 per bulan. Sementara itu, Jawa Barat berada di posisi terendah dengan UMP sebesar Rp2.317.601 per bulan.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia.

1. Wilayah Sumatera

No.	Provinsi	UMP 2026
1	Aceh	Rp3.932.552
2	Sumatera Utara	Rp3.228.949
3	Sumatera Barat	Rp3.182.955
4	Riau	Rp3.780.495
5	Jambi	Rp3.471.497
6	Sumatera Selatan	Rp3.942.963
7	Bengkulu	Rp2.827.250
8	Lampung	Rp3.047.734
9	Kepulauan Bangka Belitung	Rp4.035.000
10	Kepulauan Riau	Rp3.879.520

2. Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

No.	Provinsi	UMP 2026
11	DKI Jakarta	Rp5.729.876
12	Jawa Barat	Rp2.317.601
13	Jawa Tengah	Rp2.327.386
14	DI Yogyakarta	Rp2.417.495
15	Jawa Timur	Rp2.446.880
16	Banten	Rp3.100.881
17	Bali	Rp3.207.459
18	Nusa Tenggara Barat	Rp2.673.861
19	Nusa Tenggara Timur	Rp2.455.898

3. Wilayah Kalimantan

No.	Provinsi	UMP 2026
20	Kalimantan Barat	Rp3.054.552
21	Kalimantan Tengah	Rp3.686.138
22	Kalimantan Selatan	Rp3.725.000
23	Kalimantan Timur	Rp3.762.431
24	Kalimantan Utara	Rp3.775.243

4. Wilayah Sulawesi

No.	Provinsi	UMP 2026
25	Sulawesi Utara	Rp4.002.630
26	Sulawesi Tengah	Rp3.179.565
27	Sulawesi Selatan	Rp3.921.088
28	Sulawesi Tenggara	Rp3.306.496
29	Gorontalo	Rp3.405.144
30	Sulawesi Barat	Rp3.315.934

5. Wilayah Maluku dan Papua

No.	Provinsi	UMP 2026
31	Maluku	Rp3.334.490
32	Maluku Utara	Rp3.510.240
33	Papua Barat	Rp3.841.000
34	Papua	Rp4.436.283
35	Papua Tengah	Rp4.285.848
36	Papua Pegunungan	Rp4.508.714
37	Papua Selatan	Rp4.508.100
38	Papua Barat Daya	Rp3.766.000

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data UMP 2026.

Daerah dengan UMP Tertinggi dan Terendah pada 2026

Berdasarkan daftar di atas, terdapat perbedaan nominal upah minimum yang cukup besar antara satu provinsi dan provinsi lainnya.

Berikut lima provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026:

Provinsi	UMP 2026
DKI Jakarta	Rp5.729.876
Papua Pegunungan	Rp4.508.714
Papua Selatan	Rp4.508.100
Papua	Rp4.436.283
Papua Tengah	Rp4.285.848

Sementara itu, lima provinsi dengan UMP terendah adalah:

Provinsi	UMP 2026
Jawa Barat	Rp2.317.601
Jawa Tengah	Rp2.327.386
DI Yogyakarta	Rp2.417.495
Jawa Timur	Rp2.446.880
Nusa Tenggara Timur	Rp2.455.898

Jika dibandingkan, terdapat selisih Rp3.412.275 antara UMP DKI Jakarta dan Jawa Barat pada 2026.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebutuhan hidup layak di setiap wilayah.

Simulasi Kenaikan UMP 2027 Jika Naik 7,5%–9,5%

Salah satu hal yang paling banyak ditunggu pekerja adalah besaran kenaikan upah minimum pada 2027.

KSPI dan kalangan buruh sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP dan UMK sebesar 7,5% hingga 9,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Dalam usulan tersebut, batas bawah kenaikan ditujukan bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi relatif rendah, sedangkan batas atas ditujukan bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri yang lebih tinggi.

Untuk memberikan gambaran kepada pekerja, berikut simulasi apabila UMP 2026 masing-masing provinsi mengalami kenaikan seragam sebesar 7,5% dan 9,5%.

Catatan penting: Perhitungan berikut merupakan simulasi matematis, bukan proyeksi resmi masing-masing provinsi. Angka sebenarnya dapat berbeda karena formula, data ekonomi daerah, KHL, dan keputusan gubernur.

1. Simulasi UMP 2027 Wilayah Sumatera

Provinsi	UMP 2026	Simulasi +7,5%	Simulasi +9,5%
Aceh	Rp3.932.552	Rp4.227.493	Rp4.306.144
Sumatera Utara	Rp3.228.949	Rp3.471.120	Rp3.535.699
Sumatera Barat	Rp3.182.955	Rp3.421.677	Rp3.485.336
Riau	Rp3.780.495	Rp4.064.032	Rp4.139.642
Jambi	Rp3.471.497	Rp3.731.859	Rp3.801.289
Sumatera Selatan	Rp3.942.963	Rp4.238.685	Rp4.317.544
Bengkulu	Rp2.827.250	Rp3.039.294	Rp3.095.839
Lampung	Rp3.047.734	Rp3.276.314	Rp3.337.269
Kep. Bangka Belitung	Rp4.035.000	Rp4.337.625	Rp4.418.325
Kepulauan Riau	Rp3.879.520	Rp4.170.484	Rp4.248.074

2. Simulasi UMP 2027 Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Provinsi	UMP 2026	Simulasi +7,5%	Simulasi +9,5%
DKI Jakarta	Rp5.729.876	Rp6.159.617	Rp6.274.214
Jawa Barat	Rp2.317.601	Rp2.491.421	Rp2.537.773
Jawa Tengah	Rp2.327.386	Rp2.501.940	Rp2.548.488
DI Yogyakarta	Rp2.417.495	Rp2.598.807	Rp2.647.157
Jawa Timur	Rp2.446.880	Rp2.630.396	Rp2.679.334
Banten	Rp3.100.881	Rp3.333.447	Rp3.395.465
Bali	Rp3.207.459	Rp3.448.018	Rp3.512.168
Nusa Tenggara Barat	Rp2.673.861	Rp2.874.401	Rp2.927.878
Nusa Tenggara Timur	Rp2.455.898	Rp2.640.090	Rp2.689.208

3. Simulasi UMP 2027 Wilayah Kalimantan

Provinsi	UMP 2026	Simulasi +7,5%	Simulasi +9,5%
Kalimantan Barat	Rp3.054.552	Rp3.283.643	Rp3.344.734
Kalimantan Tengah	Rp3.686.138	Rp3.962.598	Rp4.036.321
Kalimantan Selatan	Rp3.725.000	Rp4.004.375	Rp4.078.875
Kalimantan Timur	Rp3.762.431	Rp4.044.613	Rp4.119.862
Kalimantan Utara	Rp3.775.243	Rp4.058.386	Rp4.133.891

4. Simulasi UMP 2027 Wilayah Sulawesi

Provinsi	UMP 2026	Simulasi +7,5%	Simulasi +9,5%
Sulawesi Utara	Rp4.002.630	Rp4.302.827	Rp4.382.880
Sulawesi Tengah	Rp3.179.565	Rp3.418.032	Rp3.481.624
Sulawesi Selatan	Rp3.921.088	Rp4.215.170	Rp4.293.591
Sulawesi Tenggara	Rp3.306.496	Rp3.554.483	Rp3.620.613
Gorontalo	Rp3.405.144	Rp3.660.530	Rp3.728.633
Sulawesi Barat	Rp3.315.934	Rp3.564.629	Rp3.630.948

5. Simulasi UMP 2027 Wilayah Maluku dan Papua

Provinsi	UMP 2026	Simulasi +7,5%	Simulasi +9,5%
Maluku	Rp3.334.490	Rp3.584.577	Rp3.651.267
Maluku Utara	Rp3.510.240	Rp3.773.508	Rp3.843.713
Papua Barat	Rp3.841.000	Rp4.129.075	Rp4.205.895
Papua	Rp4.436.283	Rp4.769.004	Rp4.857.730
Papua Tengah	Rp4.285.848	Rp4.607.287	Rp4.693.004
Papua Pegunungan	Rp4.508.714	Rp4.846.868	Rp4.937.042
Papua Selatan	Rp4.508.100	Rp4.846.208	Rp4.936.370
Papua Barat Daya	Rp3.766.000	Rp4.048.450	Rp4.123.770

Dari simulasi tersebut, apabila kenaikan maksimal 9,5% diterapkan secara seragam, DKI Jakarta berpotensi memiliki UMP sebesar Rp6.274.214 per bulan.

Sementara itu, Jawa Barat diperkirakan berada di angka Rp2.537.773 dan Jawa Tengah Rp2.548.488.

Sekali lagi, nominal tersebut tidak boleh dianggap sebagai UMP resmi 2027 karena pemerintah belum menetapkan angka final.

Daerah dengan Potensi UMP Tertinggi pada 2027

Jika simulasi kenaikan 9,5% digunakan sebagai ilustrasi, berikut lima provinsi yang berpotensi memiliki UMP tertinggi pada 2027.

Provinsi	Simulasi UMP 2027
DKI Jakarta	Rp6.274.214
Papua Pegunungan	Rp4.937.042
Papua Selatan	Rp4.936.370
Papua	Rp4.857.730
Papua Tengah	Rp4.693.004

Sementara itu, lima provinsi dengan simulasi UMP terendah adalah:

Provinsi	Simulasi UMP 2027
Jawa Barat	Rp2.537.773
Jawa Tengah	Rp2.548.488
DI Yogyakarta	Rp2.647.157
Jawa Timur	Rp2.679.334
Nusa Tenggara Timur	Rp2.689.208

Jika skenario ini digunakan, terdapat 18 provinsi yang berpotensi memiliki UMP di atas Rp4 juta dan enam provinsi yang masih berada di bawah Rp3 juta.

Namun, hasil akhir dapat berubah setelah pemerintah menetapkan formula dan masing-masing gubernur mengumumkan keputusan UMP 2027.

Apa Dasar Perhitungan Kenaikan UMP 2027?

Penetapan UMP 2027 tidak hanya mengacu pada usulan kenaikan dari kalangan buruh.

Pemerintah harus mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

UU tersebut telah diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan menjadi landasan hukum terbaru dalam pengaturan ketenagakerjaan, termasuk pengupahan.

Berdasarkan Pasal 138 dan Pasal 139, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi dasar penetapan upah minimum.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam penghitungan upah minimum.

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat memiliki kondisi penyesuaian upah yang berbeda dengan daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah.

2. Inflasi

Inflasi menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Karena itu, tingkat inflasi menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan agar penyesuaian upah dapat mempertimbangkan perubahan biaya hidup.

3. Indeks Tertentu (Alfa)

UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa indeks tertentu memiliki batas bawah 0,5 hingga paling tinggi 1.

Indeks ini menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerja serta prinsip pemenuhan kebutuhan hidup layak.

4. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

KHL menjadi salah satu aspek penting dalam penetapan upah minimum.

Berdasarkan Pasal 138, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik melaksanakan survei kebutuhan hidup layak pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil survei tersebut disampaikan kepada dewan pengupahan daerah sebagai salah satu dasar penyusunan rekomendasi upah minimum kepada gubernur.

5. Hasil Pembahasan Dewan Pengupahan

Penentuan upah minimum juga melibatkan dewan pengupahan daerah.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (4), penetapan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.

Dengan demikian, usulan kenaikan 7,5% hingga 9,5% dari kalangan buruh bukan satu-satunya dasar penentuan UMP 2027.

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai penghitungan upah minimum juga masih memerlukan pengaturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5).

{getCard} $type={post} $title={Baca Juga!}

Bagaimana Proses Penetapan UMP 2027?

Besaran UMP tidak ditetapkan secara langsung oleh pemerintah pusat untuk seluruh provinsi.

Gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMP dengan mempertimbangkan rekomendasi dan masukan dari dewan pengupahan daerah.

Secara umum, proses penetapannya melibatkan beberapa tahapan.

Pembahasan kebijakan pengupahan nasional. Pemerintah bersama unsur pengusaha dan pekerja membahas kebijakan pengupahan melalui LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional.
Pengumpulan data ekonomi dan KHL. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan, serta survei kebutuhan hidup layak menjadi bahan pertimbangan.
Pembahasan di tingkat daerah. Dewan pengupahan provinsi melakukan penghitungan dan memberikan rekomendasi kepada gubernur.
Penetapan oleh gubernur. Gubernur menetapkan besaran UMP melalui keputusan gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemberlakuan upah minimum. UMP yang telah ditetapkan menjadi standar upah minimum yang berlaku pada tahun berikutnya sesuai jadwal penetapannya.

Pemerintah menargetkan pembahasan kebijakan UMP 2027 dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Masyarakat perlu memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan masing-masing pemerintah provinsi.

Apa Perbedaan UMP dan UMK?

Dalam pembahasan upah minimum, masyarakat sering menemukan dua istilah yang hampir selalu disebut bersamaan, yaitu UMP dan UMK.

Keduanya merupakan standar upah minimum, tetapi memiliki cakupan wilayah yang berbeda.

Aspek	UMP	UMK
Kepanjangan	Upah Minimum Provinsi	Upah Minimum Kabupaten/Kota
Cakupan	Tingkat provinsi	Tingkat kabupaten/kota
Penetapan	Gubernur	Gubernur berdasarkan rekomendasi daerah
Wilayah berlaku	Provinsi	Kabupaten/kota yang ditetapkan
Nominal	Standar provinsi	Harus lebih tinggi dari UMP

Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun. Sementara itu, UMK dapat ditetapkan untuk kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan dan nilainya harus lebih tinggi daripada UMP.

Artinya, pekerja yang bekerja di suatu kabupaten atau kota perlu memeriksa apakah wilayah tersebut memiliki UMK tersendiri.

Jangan hanya menggunakan UMP provinsi apabila wilayah tempat bekerja sudah memiliki ketetapan UMK.

{getCard} $type={post} $title={Baca Juga!}

Siapa yang Berhak Menerima Upah Minimum?

Berdasarkan Pasal 140 UU Nomor 27 Tahun 2026, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang dapat berbentuk:

Upah tanpa tunjangan.
Upah pokok dan tunjangan tetap.

Apabila perusahaan menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok sekurang-kurangnya harus sebesar upah minimum.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus diperhatikan melalui struktur dan skala upah yang disusun perusahaan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, UMP dan UMK merupakan standar minimum, bukan batas maksimal gaji yang dapat diterima pekerja.

FAQ Seputar UMP 2027 Seluruh Indonesia

1. Apakah UMP 2027 sudah ditetapkan?

Belum. Hingga 12 November 2026, pemerintah masih membahas kebijakan dan formula penetapan UMP 2027 bersama lembaga pengupahan serta unsur pekerja dan pengusaha.

2. Berapa usulan kenaikan UMP 2027?

KSPI dan kalangan buruh mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Angka tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan pemerintah.

3. Kapan UMP 2027 mulai berlaku?

UMP 2027 direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027 setelah ditetapkan melalui keputusan gubernur sesuai mekanisme yang berlaku.

4. Berapa UMP tertinggi di Indonesia pada 2026?

UMP tertinggi pada 2026 berada di DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876 per bulan.

5. Berapa UMP terendah di Indonesia pada 2026?

UMP terendah pada 2026 berada di Jawa Barat sebesar Rp2.317.601 per bulan.

6. Jika UMP naik 9,5%, berapa UMP Jakarta 2027?

Jika kenaikan 9,5% diterapkan sebagai simulasi, UMP DKI Jakarta berpotensi mencapai Rp6.274.214 per bulan. Namun, angka ini belum merupakan keputusan resmi.

7. Apakah UMP sama dengan UMR?

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional masih sering digunakan masyarakat. Namun, istilah resmi yang digunakan dalam peraturan saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

8. Apa dasar perhitungan UMP 2027?

Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, penghitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, serta kebutuhan hidup layak.

9. Apakah kenaikan UMP 2027 berlaku sama di seluruh Indonesia?

Tidak harus sama. Penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, KHL, dan rekomendasi dewan pengupahan masing-masing daerah.

10. Apakah UMP berlaku untuk pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun?

Upah minimum secara khusus berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus diperhatikan berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.

Kesimpulan

Pembahasan kenaikan UMP 2027 menjadi perhatian penting bagi pekerja di seluruh Indonesia menjelang pergantian tahun.

Hingga 12 November 2026, pemerintah belum menetapkan besaran UMP 2027 secara resmi. Sementara itu, KSPI dan kalangan buruh telah mengusulkan kenaikan sebesar 7,5% hingga 9,5%.

Jika menggunakan simulasi kenaikan maksimal 9,5%, DKI Jakarta berpotensi memiliki UMP sebesar Rp6,27 juta, sedangkan Jawa Barat berada di kisaran Rp2,53 juta.

Namun, besaran akhir tetap bergantung pada formula pengupahan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak, serta keputusan masing-masing gubernur.

Bagi pekerja, penting untuk memahami perbedaan UMP dan UMK serta memantau pengumuman resmi pemerintah daerah agar mengetahui standar upah minimum yang berlaku di lokasi kerja.

Teman Karir akan terus memperbarui informasi mengenai penetapan UMP dan UMK 2027 setelah pemerintah mengumumkan keputusan resminya.

Semoga informasi ini bermanfaat!