Gibran Mundur dari Wapres? Ini Kronologi dan Status Terbaru

 

Gibran Mundur dari Wapres

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres? Budi Arie Konfirmasi, Ini Kronologi dan Mekanisme Penggantinya

Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kabar ini menjadi perhatian publik karena muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pada saat yang sama, sejumlah anggota DPR juga telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan persoalan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Laporan Reuters pada 11 November 2026 turut mengonfirmasi informasi pengunduran diri tersebut berdasarkan keterangan tiga sumber politik, termasuk Budi Arie dan dua sumber di parlemen.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa pernyataan pengunduran diri, penyerahan surat kepada Presiden, dan proses konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan tahapan yang perlu dibedakan.

Lantas, apakah Gibran benar-benar sudah resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden? Apa yang menjadi latar belakang keputusan tersebut dan bagaimana mekanisme penggantinya menurut UUD 1945? Berikut rangkuman informasi terbaru yang perlu diketahui.

Apakah Gibran Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden?

Berdasarkan informasi yang berkembang hingga Rabu malam, 11 November 2026, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi telah membenarkan bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Budi Arie juga membenarkan informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Informasi tersebut diberitakan oleh sejumlah media nasional, termasuk CNN Indonesia, Liputan6, Metro TV, dan Media Indonesia.

Reuters juga melaporkan bahwa tiga sumber politik mengonfirmasi pengunduran diri Gibran. Dua sumber di parlemen menyebut surat pengunduran diri secara formal kepada lembaga perwakilan dijadwalkan disampaikan pada Kamis, 12 November 2026.

Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat pengumuman resmi dari MPR mengenai penerimaan surat tersebut maupun penyelesaian proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dengan demikian, informasi pengunduran diri telah dikonfirmasi oleh Budi Arie dan dilaporkan Reuters, tetapi proses ketatanegaraan selanjutnya masih perlu dipantau.

Kronologi Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres

Untuk memahami perkembangan ini, berikut kronologi berdasarkan pernyataan pemerintah, putusan lembaga peradilan, serta laporan media kredibel.

1. 6 Oktober 2026: MK Membacakan Putusan Terkait Persyaratan Pendidikan Gibran

Perkembangan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam perkara tersebut, sejumlah pemohon mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

MK juga menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden karena ia telah dilantik pada 20 Oktober 2024.

2. 30 Oktober 2026: MA Mengabulkan Kasasi Terkait Surat Penyetaraan Pendidikan

Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung.

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.

Salah satu pertimbangan MA adalah dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan, seperti certificate of attendance dan academic records, tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Putusan lengkap perkara tersebut kemudian dipublikasikan pada 10 November 2026.

3. 10 November 2026: Gibran Bertemu Prabowo dan Menyampaikan Niat Mundur

Setelah perkembangan putusan MK dan MA, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Salah satunya adalah kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimiliki melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemerintah pada saat itu juga menyampaikan bahwa Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

4. 11 November 2026: Budi Arie Mengonfirmasi Gibran Mundur

Sehari setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, kabar pengunduran diri Gibran kembali berkembang.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

Reuters kemudian menerbitkan laporan yang mengonfirmasi informasi tersebut berdasarkan tiga sumber politik.

Dalam laporan yang sama, dua sumber di parlemen menyebut penyerahan surat formal kepada lembaga perwakilan diperkirakan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.

5. 11 November 2026: Sebanyak 120 Anggota DPR Mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, perkembangan lain terjadi di DPR RI.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Jumlah tersebut terdiri atas:

Fraksi DPR	Jumlah Anggota
PDI Perjuangan	14
Golkar	11
Gerindra	11
NasDem	19
PKB	18
PKS	28
PAN	1
Demokrat	18
Total	120

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa usulan tersebut telah memenuhi persyaratan awal dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan.

Berdasarkan agenda DPR, usulan penggunaan HMP dijadwalkan masuk dalam pembahasan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Perlu dipahami bahwa pengajuan HMP belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan konstitusional yang berlaku.

Mengapa Gibran Mengundurkan Diri?

Berdasarkan keterangan resmi Istana pada 10 November 2026, niat pengunduran diri Gibran disampaikan ketika muncul perkembangan hukum terkait persyaratan pendidikan yang sebelumnya dipersoalkan di MK dan MA.

Persoalan ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat di Indonesia.

Ada dua perkembangan hukum yang menjadi perhatian.

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi.

MK menyatakan permohonan sengketa hasil pemilu tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau sederajat.

Kedua, putusan Mahkamah Agung.

MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. Surat tersebut dinyatakan batal dan pihak tergugat diwajibkan mencabutnya.

Kedua perkembangan tersebut kemudian menjadi bagian dari polemik mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti catatan MK dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Istana, pengunduran diri yang disampaikan Gibran berkaitan dengan dinamika hukum dan politik yang berkembang. Alasan tersebut sebaiknya dibedakan dari berbagai spekulasi mengenai motif pribadi maupun politik.

Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri dan Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945?

Apabila pengunduran diri Wakil Presiden menimbulkan kekosongan jabatan, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam konstitusi.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut menyatakan:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Artinya, apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar mengalami kekosongan, proses pengisian jabatan tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Ada mekanisme pemilihan yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berikut gambaran prosesnya.

1. Presiden Mengusulkan Dua Calon Wakil Presiden

Apabila terjadi kekosongan jabatan, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Usulan tersebut harus disertai kelengkapan persyaratan masing-masing calon.

Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, usulan dua calon disampaikan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

2. MPR Menyelenggarakan Sidang Pemilihan

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden dalam waktu paling lama 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dalam sidang tersebut, dua calon yang diajukan Presiden akan mengikuti proses pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. MPR Memilih Salah Satu Calon

MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Apabila perolehan suara kedua calon sama, pemilihan dapat diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon.

4. Wakil Presiden Terpilih Dilantik

Setelah ditetapkan, Wakil Presiden terpilih akan dilantik melalui sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

Dengan demikian, mekanisme penggantian Wakil Presiden telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dilakukan melalui penunjukan sepihak.

Apakah Pengunduran Diri Gibran Menghentikan Proses Pemakzulan di DPR?

Belum tentu.

Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengunduran diri merupakan langkah sukarela dari pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pada 11 November 2026, DPR telah menerima usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.

Usulan tersebut berkaitan dengan pendapat bahwa Wakil Presiden diduga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Apabila proses pemakzulan dilanjutkan, mekanismenya secara umum meliputi:

1. DPR membahas dan memutuskan usulan Hak Menyatakan Pendapat sesuai ketentuan.
2. Apabila disetujui, DPR dapat mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi.
3. MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
4. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
5. MPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.

Oleh karena itu, usulan HMP yang telah diajukan 120 anggota DPR belum dapat disamakan dengan keputusan pemakzulan.

Perkembangan proses tersebut juga perlu dibedakan dari mekanisme pengunduran diri yang sedang diberitakan.

Siapa yang Akan Menggantikan Gibran Jika Resmi Mundur?

Pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran menjadi perhatian publik setelah kabar pengunduran dirinya berkembang.

Namun, hingga Rabu malam, 11 November 2026, belum ada nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut melalui sidang paripurna.

Dengan demikian, calon pengganti Gibran nantinya harus mengikuti mekanisme konstitusional, bukan otomatis berasal dari partai politik tertentu atau ditunjuk langsung oleh Presiden.

Masyarakat perlu menunggu perkembangan resmi dari Presiden, MPR, dan lembaga negara terkait sebelum menyimpulkan siapa yang akan mengisi posisi tersebut.

Apa Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo?

Jabatan Wakil Presiden merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Apabila terjadi kekosongan jabatan, Presiden tetap menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi. Namun, pengisian posisi Wakil Presiden tetap perlu dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, keberlanjutan pemerintahan.

Perubahan status jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. Presiden tetap menjalankan kewenangannya sesuai UUD 1945.

Kedua, proses pengisian jabatan.

Apabila kekosongan jabatan terjadi, MPR memiliki peran dalam memilih Wakil Presiden pengganti sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, perkembangan proses politik dan hukum.

Usulan HMP dari 120 anggota DPR menunjukkan bahwa persoalan persyaratan pendidikan Gibran juga sedang menjadi pembahasan di lembaga legislatif.

Karena itu, perkembangan selanjutnya tidak hanya berkaitan dengan pengunduran diri, tetapi juga bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi.

FAQ Seputar Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka

1. Apakah Gibran resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden?

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyebut suratnya diserahkan kepada Presiden Prabowo. Reuters juga melaporkan konfirmasi dari tiga sumber politik. Namun, penyelesaian mekanisme konstitusional pengisian jabatan masih perlu menunggu perkembangan resmi berikutnya.

2. Kapan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden?

Kabar pengunduran diri dikonfirmasi pada Rabu, 11 November 2026. Sebelumnya, pada 10 November 2026, Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

3. Mengapa Gibran ingin mundur dari jabatan Wakil Presiden?

Menurut keterangan Istana, niat pengunduran diri disampaikan di tengah dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

4. Siapa yang mengonfirmasi kabar pengunduran diri Gibran?

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi kabar tersebut kepada sejumlah media. Reuters juga melaporkan pengunduran diri berdasarkan keterangan tiga sumber politik.

5. Apakah Prabowo menerima pengunduran diri Gibran?

Budi Arie menyatakan surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo. Namun, hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara lengkap status penerimaan surat dan penyelesaian proses konstitusionalnya.

6. Siapa yang akan menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden?

Apabila terjadi kekosongan jabatan, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu calon melalui sidang paripurna sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

7. Apakah DPR sedang memproses pemakzulan Gibran?

Ya. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada 12 November 2026.

8. Apakah pengunduran diri Gibran otomatis menghentikan proses HMP?

Tidak dapat disimpulkan demikian. Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan mekanisme yang berbeda. Kelanjutan proses HMP perlu mengikuti ketentuan dan keputusan lembaga DPR.

9. Apa isi putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran?

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. MA menyatakan surat tersebut batal dan mewajibkan pihak tergugat mencabutnya.

10. Kapan MPR akan memilih Wakil Presiden pengganti?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Kesimpulan

Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi salah satu perkembangan politik nasional yang mendapat perhatian besar pada November 2026.

Berdasarkan konfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan laporan Reuters, Gibran telah mengundurkan diri serta menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 November 2026.

Perkembangan ini tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di sisi lain, 120 anggota DPR dari delapan fraksi juga telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan kekosongan jabatan, pengisian posisi Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Masyarakat masih perlu mengikuti perkembangan resmi dari Istana, DPR, dan MPR, terutama mengenai penerimaan surat pengunduran diri serta tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Teman Karir akan terus memantau perkembangan informasi ini berdasarkan keterangan resmi lembaga negara dan sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber informasi:

1. Reuters – Indonesia's Vice President Has Resigned, Three Political Sources Say
2. ANTARA – Istana Konfirmasi Gibran Menyampaikan Niat Mengundurkan Diri
3. CNN Indonesia – Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo
4. DPR RI – 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
5. Mahkamah Konstitusi – Putusan Terkait Persyaratan Pendidikan Gibran
6. ANTARA – MA Unggah Putusan Lengkap Mengenai Suket Pendidikan SMA Gibran
7. UUD 1945 – JDIH DPR RI
8. UU Nomor 17 Tahun 2014 – JDIH Mahkamah Agung