Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Nonaktif untuk Syarat SKCK 2026, Bisa Lewat HP

 

Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Nonaktif untuk Syarat SKCK 2026, Bisa Lewat HP

Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Nonaktif untuk Syarat SKCK 2026, Bisa Lewat HP

Sedang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), tetapi status BPJS Kesehatan ternyata nonaktif? Jangan panik. Kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif masih dapat diurus kembali melalui sejumlah layanan administrasi, termasuk menggunakan HP tanpa harus langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam penerbitan SKCK. Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa pemohon SKCK Warga Negara Indonesia (WNI) harus menyertakan tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, bagaimana jika BPJS Kesehatan sudah nonaktif karena menunggak iuran, berhenti bekerja, atau status kepesertaannya berubah?

Kabar baiknya, ada beberapa cara untuk mengurus pengaktifan kembali BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN maupun WhatsApp PANDAWA.

Berikut panduan lengkap cara mengaktifkan BPJS Kesehatan yang nonaktif untuk persyaratan membuat SKCK 2026.

Apakah BPJS Kesehatan Aktif Menjadi Syarat Membuat SKCK 2026?

Ya. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN menjadi salah satu persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNI.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Bukti kepesertaan aktif yang dimaksud dapat berupa tangkapan layar (screenshot) status kepesertaan pada sistem informasi BPJS Kesehatan.

Artinya, pemohon tidak cukup hanya memiliki kartu BPJS Kesehatan atau KIS. Status kepesertaannya juga harus dapat dibuktikan aktif.

Meskipun demikian, Perpol Nomor 6 Tahun 2023 juga memberikan ketentuan khusus bagi pemohon yang kepesertaan JKN-nya masih dalam proses pengaktifan.

Dalam Pasal 4 ayat (4), terdapat beberapa dokumen pengganti sementara untuk kategori pemohon tertentu, yaitu:

  1. Bukti nomor Virtual Account pendaftaran bagi pemohon yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
  2. Bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN bagi peserta dengan status nonaktif.
  3. Bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.

Ketentuan dokumen pengganti tersebut berlaku bagi kategori pemohon yang disebutkan dalam pasal tersebut, yaitu selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran.

Dengan demikian, peserta BPJS mandiri yang sedang mengurus pengaktifan kembali memiliki alternatif bukti administrasi tertentu selama prosesnya masih berlangsung.

Cara Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Nonaktif Lewat HP

Sebelum mengajukan pengaktifan kembali, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa status kepesertaan.

Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN maupun layanan WhatsApp PANDAWA.

1. Cek Status BPJS Melalui Aplikasi Mobile JKN

Berikut langkah-langkahnya:

  1. Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
  2. Buka aplikasi Mobile JKN.
  3. Login menggunakan akun yang sudah terdaftar.
  4. Masuk ke menu Info Peserta.
  5. Pilih anggota keluarga yang ingin diperiksa apabila terdapat beberapa peserta dalam satu akun.
  6. Perhatikan informasi status kepesertaan yang ditampilkan.

Jika status menunjukkan Aktif, berarti kepesertaan JKN masih berlaku.

Namun, apabila muncul keterangan Nonaktif, peserta perlu memeriksa penyebabnya sebelum menentukan langkah pengaktifan kembali.

2. Cek Status BPJS Melalui WhatsApp PANDAWA

Selain Mobile JKN, pengecekan juga dapat dilakukan melalui layanan PANDAWA.

Caranya:

  1. Simpan nomor WhatsApp resmi PANDAWA BPJS Kesehatan: 0811-8-165-165.
  2. Buka WhatsApp dan kirim pesan.
  3. Ikuti petunjuk layanan yang tersedia.
  4. Pilih menu informasi kepesertaan dan cek status peserta.
  5. Masukkan data yang diminta untuk proses verifikasi.

Setelah proses selesai, peserta dapat mengetahui status kepesertaan JKN.

PANDAWA juga menyediakan layanan administrasi untuk pengaktifan kembali status kepesertaan sesuai kategori peserta.

Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Nonaktif Lewat HP

Perlu diketahui bahwa penyebab BPJS Kesehatan menjadi nonaktif bisa berbeda-beda. Karena itu, cara mengaktifkannya juga tidak selalu sama.

Berikut beberapa kondisi yang perlu diperhatikan.

1. BPJS Kesehatan Nonaktif karena Menunggak Iuran

Salah satu penyebab paling umum BPJS Kesehatan menjadi nonaktif adalah adanya tunggakan iuran bulanan.

Kondisi ini biasanya terjadi pada peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang terlambat membayar iuran.

Untuk mengaktifkannya kembali, peserta perlu menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai tagihan yang tercatat.

Langkah-langkahnya:

  1. Buka aplikasi Mobile JKN.
  2. Login menggunakan akun peserta.
  3. Pilih menu Info Iuran.
  4. Periksa jumlah tagihan dan tunggakan yang harus dibayar.
  5. Lakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia.
  6. Setelah pembayaran selesai, periksa kembali status kepesertaan melalui menu Info Peserta.

Apabila seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan, peserta dapat memeriksa apakah status kepesertaannya sudah kembali aktif.

Bagaimana jika tunggakan BPJS Kesehatan terlalu besar?

Peserta mandiri yang memiliki tunggakan lebih dari tiga bulan atau 4 sampai 24 bulan dapat memanfaatkan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Program REHAB memungkinkan peserta PBPU dan Bukan Pekerja (BP) menyelesaikan tunggakan iuran melalui pembayaran secara bertahap.

Cara mendaftar REHAB melalui Mobile JKN:

  1. Buka aplikasi Mobile JKN.
  2. Login menggunakan akun peserta.
  3. Pada halaman utama, pilih menu Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).
  4. Baca informasi total tunggakan satu keluarga dan simulasi tagihan.
  5. Pilih jangka waktu pembayaran bertahap yang tersedia.
  6. Baca dan setujui syarat serta ketentuan.
  7. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS.
  8. Setelah berhasil, periksa informasi status pendaftaran REHAB dan jadwal pembayaran.

Perlu diperhatikan bahwa REHAB bukan penghapusan tunggakan. Peserta tetap memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran sesuai skema yang disetujui.

Selain itu, khusus untuk keperluan SKCK, Perpol Nomor 6 Tahun 2023 mengakui dokumen cetak bukti keikutsertaan program cicilan pembayaran tunggakan sebagai salah satu bukti pengganti sementara bagi kategori peserta yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4).

2. BPJS Nonaktif karena Berhenti Bekerja atau PHK

Penyebab lainnya adalah perubahan status pekerjaan.

Misalnya, seseorang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) melalui perusahaan. Setelah mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kepesertaannya dapat menjadi nonaktif.

Jika sudah tidak bekerja dan ingin melanjutkan kepesertaan secara mandiri, peserta dapat mengajukan perubahan segmen menjadi PBPU.

Salah satu kanal yang dapat digunakan adalah PANDAWA.

Berikut langkah yang dapat dilakukan:

  1. Simpan nomor WhatsApp resmi PANDAWA BPJS Kesehatan, yaitu 0811-8-165-165.
  2. Kirim pesan melalui WhatsApp.
  3. Ikuti petunjuk menu administrasi kepesertaan.
  4. Pilih layanan pengaktifan kembali atau perpindahan peserta nonaktif menjadi PBPU/mandiri.
  5. Lengkapi formulir dan dokumen yang diminta.
  6. Ikuti proses verifikasi dari BPJS Kesehatan.
  7. Selesaikan pembayaran iuran sesuai ketentuan.
  8. Periksa kembali status kepesertaan melalui Mobile JKN.

Jika peserta masih bekerja tetapi status BPJS-nya tidak aktif, sebaiknya hubungi bagian HRD perusahaan terlebih dahulu untuk memastikan pelaporan dan pembayaran iuran telah dilakukan dengan benar.

3. BPJS PBI Nonaktif karena Perubahan Data atau Status Penerima Bantuan

Berbeda dengan peserta mandiri, BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) memiliki mekanisme pengaktifan kembali tersendiri.

PBI merupakan kepesertaan JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai ketentuan.

Jika status PBI menjadi nonaktif, peserta tidak bisa langsung mengaktifkannya hanya dengan membayar iuran melalui Mobile JKN.

Peserta perlu memastikan terlebih dahulu alasan penonaktifan dan apakah masih memenuhi kriteria penerima bantuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, peserta PBI yang telah dihapus tetapi masih layak membutuhkan layanan kesehatan dapat mengajukan pengaktifan kembali melalui mekanisme yang ditentukan.

Secara umum, langkah yang dapat dilakukan adalah:

  1. Periksa status kepesertaan melalui Mobile JKN atau PANDAWA.
  2. Hubungi atau datangi Dinas Sosial kabupaten/kota setempat.
  3. Sampaikan bahwa kepesertaan PBI JKN berstatus nonaktif.
  4. Jika memenuhi kriteria reaktivasi karena membutuhkan layanan kesehatan, siapkan surat keterangan dari fasilitas kesehatan.
  5. Ikuti proses verifikasi dan pengajuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.
  6. Periksa kembali status kepesertaan setelah proses selesai.

Permensos Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bahwa peserta PBI yang masih layak membutuhkan layanan kesehatan dapat mengajukan reaktivasi paling lama enam bulan sejak dihapus sebagai peserta PBI, dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Catatan penting: Pengajuan reaktivasi PBI tidak otomatis disetujui hanya karena dibutuhkan untuk membuat SKCK. Ada proses pemeriksaan kelayakan dan ketentuan tersendiri. Jika peserta tidak lagi memenuhi kriteria PBI tetapi mampu membayar iuran, peserta dapat menanyakan opsi perpindahan ke kepesertaan mandiri melalui BPJS Kesehatan.

Nomor WhatsApp dan Layanan Resmi BPJS Kesehatan

Bagi peserta yang mengalami kesulitan mengaktifkan kembali kepesertaan, BPJS Kesehatan menyediakan beberapa kanal layanan yang dapat diakses tanpa harus selalu datang ke kantor cabang.

Berikut kanal resmi yang dapat digunakan:

LayananKanal
PANDAWA0811-8-165-165
BPJS Kesehatan Care Center165
AplikasiMobile JKN
Websitebpjs-kesehatan.go.id
Pengecekan PBIPASTI JKN

PANDAWA merupakan layanan administrasi melalui WhatsApp yang dapat diakses selama 24 jam. Namun, pelayanan administrasi oleh petugas berlangsung pada hari kerja, Senin sampai Jumat pukul 08.00–16.00.

Sementara itu, Care Center 165 menyediakan layanan informasi dan pengaduan selama 24 jam.

Pastikan hanya menggunakan nomor dan kanal resmi BPJS Kesehatan. Jangan memberikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pihak yang tidak berwenang.

Apakah BPJS Harus Sudah Aktif Sebelum SKCK Diterbitkan?

Berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023, pemohon wajib menyertakan bukti kepesertaan aktif JKN.

Namun, terdapat pengecualian administrasi bagi peserta tertentu yang masih dalam proses pengaktifan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4), pemohon yang memenuhi kategori dapat menunjukkan:

  • Bukti nomor Virtual Account pendaftaran bagi yang belum terdaftar.
  • Bukti keikutsertaan program cicilan pembayaran tunggakan.
  • Bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa apabila kepesertaan JKN masih dalam proses pengaktifan, SKCK diserahkan setelah pemohon menyerahkan bukti administrasi yang dipersyaratkan.

Artinya, peserta yang sedang mengurus pengaktifan BPJS tidak selalu harus menunggu sampai status berubah menjadi aktif untuk dapat melanjutkan seluruh proses administrasi SKCK.

Namun, ketentuan bukti pengganti tersebut tidak berlaku untuk semua segmen kepesertaan. Pekerja dan penerima bantuan iuran tidak termasuk dalam kategori pemohon yang memperoleh alternatif bukti pada Pasal 4 ayat (4).

Karena itu, jika kamu merupakan peserta PPU atau PBI, pastikan status kepesertaan sudah aktif dan konfirmasikan persyaratan kepada petugas SKCK setempat.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Membuat SKCK 2026

Setelah status BPJS Kesehatan sudah aktif atau bukti administrasi pengganti yang diperbolehkan telah tersedia, kamu dapat mempersiapkan dokumen lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 Perpol Nomor 6 Tahun 2023, persyaratan administrasi SKCK bagi WNI meliputi:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
  3. Fotokopi akta lahir atau surat kenal lahir.
  4. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah sebanyak 5 lembar.
  5. Fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit enam bulan sebelum berakhir, khusus untuk keperluan ke luar negeri.
  6. Fotokopi identitas lain bagi pemohon yang belum memenuhi persyaratan mendapatkan KTP.
  7. Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.

Untuk pendaftaran elektronik, siapkan dokumen dalam bentuk digital sesuai ketentuan sistem pendaftaran yang digunakan.

Jika ingin mengetahui proses pendaftaran secara lebih lengkap, baca juga panduan berikut:

{getCard} $type={post} $title={Baca Juga!}

Tips agar Pengurusan SKCK Tidak Terkendala karena BPJS Nonaktif

Agar proses pengurusan SKCK berjalan lebih lancar, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan.

1. Periksa status BPJS sebelum mendaftar SKCK

Jangan menunggu sampai hari pengurusan SKCK untuk mengetahui status kepesertaan. Lakukan pengecekan beberapa hari sebelumnya.

2. Pastikan tunggakan sudah diselesaikan atau program REHAB sudah diikuti

Jika BPJS nonaktif karena tunggakan, selesaikan kewajiban pembayaran atau ikuti program REHAB apabila memenuhi syarat.

3. Simpan bukti pembayaran dan administrasi

Simpan bukti pembayaran, bukti pendaftaran REHAB, maupun dokumen lain yang relevan.

4. Pastikan data NIK sesuai

Ketidaksesuaian NIK, nama, tanggal lahir, atau data kependudukan dapat menyebabkan kendala dalam proses verifikasi.

5. Periksa kembali status kepesertaan

Setelah proses administrasi selesai, buka kembali Mobile JKN dan pastikan informasi kepesertaan sudah sesuai.

FAQ Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Nonaktif untuk SKCK 2026

1. Apakah BPJS Kesehatan wajib aktif untuk membuat SKCK?

Ya. Berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023, bukti kepesertaan aktif JKN merupakan persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNI, dengan ketentuan pengecualian tertentu.

2. Bagaimana cara mengaktifkan BPJS Kesehatan yang nonaktif lewat HP?

Peserta dapat memeriksa status melalui aplikasi Mobile JKN dan mengurus pengaktifan melalui kanal yang sesuai dengan penyebab nonaktif, seperti pembayaran tunggakan, program REHAB, atau layanan PANDAWA.

3. Berapa nomor WhatsApp PANDAWA BPJS Kesehatan?

Nomor resmi WhatsApp PANDAWA BPJS Kesehatan adalah 0811-8-165-165.

4. Apakah BPJS nonaktif karena tunggakan bisa digunakan untuk membuat SKCK?

Peserta perlu menyelesaikan kewajiban pembayaran. Namun, bagi peserta dalam kategori yang diperbolehkan, Pasal 4 ayat (4) Perpol Nomor 6 Tahun 2023 mengakui bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan sebagai dokumen pengganti sementara.

5. Apakah BPJS PBI yang nonaktif bisa diaktifkan kembali?

Bisa dalam kondisi dan kriteria tertentu. Pengajuan dapat dilakukan melalui Dinas Sosial dengan mengikuti ketentuan reaktivasi PBI yang berlaku, termasuk Permensos Nomor 3 Tahun 2026.

6. Apakah harus datang ke kantor BPJS untuk mengaktifkan kembali kepesertaan?

Tidak selalu. Beberapa proses administrasi dapat dilakukan melalui Mobile JKN dan WhatsApp PANDAWA. Namun, kondisi tertentu mungkin memerlukan verifikasi atau tindak lanjut melalui kantor BPJS maupun instansi terkait.

7. Apakah bukti screenshot BPJS aktif bisa digunakan untuk membuat SKCK?

Ya. Pasal 4 ayat (3) Perpol Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tanda bukti kepesertaan aktif dapat berupa screenshot status aktif pada sistem informasi BPJS Kesehatan.

Kesimpulan

Mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang nonaktif merupakan salah satu langkah penting bagi masyarakat yang ingin mengurus SKCK pada 2026.

Berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023, bukti kepesertaan aktif JKN menjadi persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNI.

Pengaktifan kembali dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung penyebab status nonaktif, mulai dari menyelesaikan tunggakan iuran, mengikuti program REHAB, mengajukan perubahan segmen kepesertaan, hingga mengurus reaktivasi PBI melalui Dinas Sosial.

Bagi peserta mandiri yang masih dalam proses pengaktifan, terdapat alternatif bukti administrasi tertentu yang dapat digunakan sesuai ketentuan kepolisian.

Karena itu, sebaiknya periksa status BPJS Kesehatan sejak dini agar proses pembuatan SKCK untuk keperluan melamar pekerjaan, CPNS, BUMN, maupun kebutuhan administrasi lainnya tidak terkendala.

Sumber Referensi:

  1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  2. BPJS Kesehatan – Panduan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN.
  3. BPJS Kesehatan – Panduan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
  5. BPJS Kesehatan – Informasi Layanan PANDAWA dan Care Center 165.

Semoga Bermanfaat..
Jangan lupa meninggalkan komentar ya.

Lebih baru Lebih lama