 |
| Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon Oktober 2027, Ini Aturannya |
Mulai Oktober 2027, Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon Secara Terpusat, Ini Aturan dan Persiapannya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan untuk mengalihkan pengelolaan dana pesangon pekerja ke dalam skema Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah mulai Oktober 2027.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui aturan baru ini, perusahaan tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan mekanisme pencadangan pesangon yang dikelola secara internal melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun agar perusahaan dapat mempersiapkan pengalihan pengelolaan dana tersebut.
Dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat, 13 November 2026, Indah meminta perusahaan mulai membenahi administrasi, termasuk mendata jumlah pekerja dan kemampuan keuangan perusahaan.
Perubahan ini menjadi perhatian karena menyangkut kewajiban finansial perusahaan sekaligus perlindungan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lantas, bagaimana mekanisme penyetoran Dana Cadangan Pesangon, apakah seluruh dana yang sudah terkumpul juga harus dipindahkan, dan apa yang perlu dipersiapkan perusahaan sebelum Oktober 2027? Berikut penjelasannya.
{getCard} $type={post} $title={Baca Juga!}
1. Oktober 2027 Menjadi Batas Waktu Pengalihan Dana Pesangon Perusahaan
Pemerintah memberikan waktu satu tahun kepada perusahaan untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dana pesangon sebelum skema Dana Cadangan Pesangon diterapkan secara terpusat.
Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa mulai Oktober 2027, dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Dalam keterangannya pada sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan, ia secara khusus meminta para pengurus perusahaan dan pengelola DPLK mulai mempersiapkan proses penyesuaian.
Artinya, perusahaan tidak sebaiknya menunggu hingga mendekati Oktober 2027 untuk mulai melakukan pendataan dan penghitungan kewajiban pesangon.
Berikut gambaran waktu penerapannya:
| Waktu | Tahapan |
|---|---|
| 28 Oktober 2026 | UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan |
| November 2026 | Sosialisasi kewajiban Dana Cadangan Pesangon |
| November 2026–September 2027 | Masa transisi dan persiapan perusahaan |
| Oktober 2027 | Target pengalihan pengelolaan dana pesangon secara terpusat |
Perlu diperhatikan bahwa Oktober 2027 merupakan target penerapan yang disampaikan Kemnaker. Mekanisme teknisnya masih menunggu peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP).
2. Apa Itu Dana Cadangan Pesangon (DCP)?
Dana Cadangan Pesangon atau DCP merupakan dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
Ketentuan ini tercantum dalam Bab XVI Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan tiga prinsip utama.
Pertama, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Kedua, dana tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Ketiga, pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah.
Dengan demikian, DCP bukan sekadar dana yang disiapkan ketika perusahaan hendak melakukan PHK. Perusahaan diwajibkan memperhitungkan kewajiban pesangon sebagai bagian dari perencanaan keuangan sejak awal hubungan kerja.
Menurut penjelasan Indah, khususnya bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), perusahaan perlu memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja.
Tujuannya agar perusahaan memiliki sumber pendanaan yang jelas ketika suatu saat harus memenuhi hak pekerja akibat PHK.
3. Dana Pesangon Tidak Lagi Dikelola Melalui Dapen dan DPLK?
Salah satu perubahan yang paling penting dalam kebijakan ini berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana pesangon.
Selama ini, sejumlah perusahaan telah memiliki mekanisme pencadangan dana untuk mengantisipasi kewajiban pesangon pekerja.
Sebagian perusahaan memanfaatkan Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai bagian dari pengelolaan kewajiban finansial jangka panjang.
Namun, menurut penjelasan Indah Anggoro Putri, skema Dana Cadangan Pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 berbeda dengan dana yang selama ini dikelola melalui Dapen atau DPLK.
Ia menegaskan bahwa undang-undang mengamanatkan pengelolaan DCP dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Dengan demikian, Dapen dan DPLK tidak menjadi pengelola DCP dalam skema baru tersebut.
Perubahan ini membuat perusahaan perlu mengevaluasi kembali sistem pencadangan pesangon yang selama ini digunakan.
Perusahaan yang sudah memiliki pengaturan dana melalui lembaga dana pensiun perlu memastikan bagaimana mekanisme penyesuaiannya ketika aturan baru mulai diterapkan.
Namun, bukan berarti seluruh program dana pensiun yang dimiliki perusahaan otomatis dihapus. DCP dan program pensiun memiliki dasar pengaturan serta fungsi yang perlu dibedakan.
4. Bagaimana Nasib Dana Pesangon yang Sudah Terkumpul Sebelumnya?
Inilah salah satu persoalan yang masih menunggu kejelasan pemerintah.
Dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa mekanisme pengalihan dana yang telah terkumpul sebelum undang-undang diterbitkan belum dipastikan.
Menurutnya, terdapat beberapa kemungkinan.
Pertama, dana yang sudah dikelola melalui Dapen atau DPLK sebelum UU baru diterbitkan tetap berada di lembaga tersebut dan tidak perlu dialihkan.
Kedua, seluruh dana yang sudah terkumpul juga dapat diwajibkan untuk disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP apabila ketentuan teknis nantinya mengatur demikian.
Indah menegaskan bahwa dirinya belum dapat memastikan keputusan tersebut karena belum terdapat arahan teknis yang final.
Hal ini membuat perusahaan perlu mulai melakukan inventarisasi terhadap dana yang sudah tersedia.
Misalnya, perusahaan perlu mengetahui:
- Berapa total dana pesangon yang telah dicadangkan?
- Berapa dana yang dikelola melalui Dapen atau DPLK?
- Berapa kewajiban pesangon yang masih harus dipenuhi?
- Bagaimana pencatatan dana untuk masing-masing pekerja?
- Apakah terdapat perbedaan antara dana yang telah terkumpul dan estimasi kewajiban perusahaan?
Pendataan tersebut akan membantu perusahaan ketika pemerintah menerbitkan aturan teknis mengenai pengalihan dana.
Dengan demikian, perusahaan tidak perlu memulai seluruh proses administrasi dari awal ketika kewajiban DCP mulai diberlakukan.
5. Mengapa Pemerintah Mewajibkan Dana Pesangon Dikelola Secara Terpusat?
Kebijakan ini tidak muncul tanpa alasan.
Kemnaker menjelaskan bahwa salah satu latar belakang pembentukan Dana Cadangan Pesangon adalah masih banyak pekerja yang kesulitan memperoleh hak pesangon ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau kepailitan.
Indah memberikan contoh perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang mengalami penutupan dan kepailitan pada awal 2026.
Kondisi tersebut menyebabkan hampir 11.000 pekerja tidak mendapatkan pesangon.
Kasus tersebut menjadi gambaran bahwa kewajiban membayar pesangon dapat menjadi persoalan serius ketika perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi hak pekerjanya.
Dalam situasi seperti itu, pekerja berpotensi kehilangan penghasilan sekaligus menghadapi ketidakpastian mengenai pembayaran kompensasi setelah hubungan kerja berakhir.
Pemerintah kemudian menilai perlu adanya mekanisme pencadangan yang lebih terstruktur.
Melalui DCP, negara ingin memastikan dana untuk memenuhi hak pekerja telah dipersiapkan sebelum perusahaan mengalami masalah keuangan.
Dengan kata lain, kebijakan ini berupaya mengubah pendekatan pembayaran pesangon dari sekadar kewajiban yang dipenuhi ketika PHK terjadi menjadi kewajiban finansial yang harus dipersiapkan sejak awal.
6. Apa Saja yang Harus Dipersiapkan Perusahaan Sebelum Oktober 2027?
Meskipun peraturan teknis belum diterbitkan, Kemnaker telah meminta perusahaan mulai melakukan pembenahan administrasi.
Ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan perusahaan selama masa transisi.
A. Mendata Seluruh Pekerja
Perusahaan perlu memiliki data jumlah pekerja secara akurat.
Pendataan sebaiknya mencakup status hubungan kerja, masa kerja, jabatan, serta informasi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pesangon.
Khususnya bagi pekerja PKWTT, perusahaan perlu memastikan seluruh informasi masa kerja dan riwayat hubungan kerja tercatat dengan baik.
B. Menghitung Estimasi Kewajiban Pesangon
Perusahaan perlu mulai menghitung estimasi kewajiban pesangon yang mungkin timbul ketika terjadi PHK.
Penghitungan ini dapat menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan pencadangan dana dalam jangka panjang.
Besaran kontribusi atau formula penyetoran DCP secara khusus masih menunggu peraturan pelaksana. Karena itu, perusahaan belum dapat menetapkan kewajiban setoran berdasarkan angka yang belum diumumkan pemerintah.
C. Mengevaluasi Pengelolaan Dana Melalui Dapen dan DPLK
Perusahaan yang selama ini menggunakan Dapen atau DPLK perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana yang berkaitan dengan pesangon.
Hal ini penting karena skema DCP baru mengamanatkan pengelolaan melalui lembaga pemerintah.
Perusahaan perlu mengidentifikasi dana yang sudah terkumpul, kewajiban yang belum dicadangkan, serta kemungkinan penyesuaian sistem administrasi.
D. Menyiapkan Kemampuan Keuangan Perusahaan
Kewajiban penyediaan DCP akan menjadi bagian dari perencanaan keuangan perusahaan.
Karena itu, bagian keuangan dan HR perlu mulai berkoordinasi untuk memperkirakan kebutuhan dana dan dampaknya terhadap arus kas perusahaan.
Langkah ini penting terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak pekerja dan kewajiban pesangon dalam jumlah besar.
E. Memantau Peraturan Pemerintah
Perusahaan juga perlu mengikuti perkembangan penerbitan PP yang akan mengatur mekanisme teknis DCP.
Aturan tersebut nantinya menjadi acuan mengenai cara penyediaan, penyetoran, pengelolaan, dan pencairan dana.
Untuk memahami keseluruhan perubahan regulasi ketenagakerjaan yang menjadi dasar kebijakan ini, baca juga:
{getCard} $type={post} $title={Baca Juga!}
7. Apakah Semua Perusahaan Wajib Menyetorkan Dana Cadangan Pesangon?
Tidak seluruh pelaku usaha dikenakan kewajiban yang sama.
Pasal 253 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 secara khusus memberikan pengecualian bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Dengan demikian, kewajiban menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 253 tidak berlaku bagi pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil.
Namun, perlu diperhatikan bahwa pengecualian tersebut tidak berarti usaha mikro dan kecil bebas dari kewajiban membayar hak pekerja.
Pasal 250 tetap mengatur kewajiban pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi pekerja yang mengalami PHK, dengan besaran berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Sementara itu, bagi perusahaan yang termasuk dalam cakupan kewajiban DCP, penyediaan dana cadangan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.
8. Apa Sanksi Jika Perusahaan Tidak Menyediakan Dana Cadangan Pesangon?
Pemerintah juga mengatur konsekuensi bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon.
Berdasarkan Pasal 253 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026, pengusaha yang tidak menyediakan DCP dapat dikenai sanksi administratif.
Berikut jenis sanksi yang diatur:
- Peringatan tertulis.
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- Pencabutan perizinan berusaha.
Sementara itu, tata cara pengenaan sanksi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Artinya, kewajiban menyediakan DCP bukan hanya imbauan kepada perusahaan. Undang-undang telah menetapkan konsekuensi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
9. Apakah Dana Cadangan Pesangon Akan Mengurangi Gaji Pekerja?
Pertanyaan ini kemungkinan menjadi salah satu perhatian utama pekerja.
Berdasarkan Pasal 253 ayat (1), kewajiban menyediakan Dana Cadangan Pesangon dibebankan kepada pengusaha.
Artinya, undang-undang tersebut tidak menetapkan bahwa pekerja harus mengalami pemotongan gaji untuk membiayai DCP.
Namun, mekanisme teknis pembiayaan, perhitungan kontribusi, dan penyetoran dana masih menunggu aturan pelaksana.
Karena itu, pekerja tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa kebijakan ini akan mengurangi gaji bulanan mereka.
Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah nantinya mengatur sumber dana, besaran kewajiban perusahaan, dan mekanisme pengelolaannya.
10. Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Perusahaan?
Kebijakan Dana Cadangan Pesangon berpotensi memberikan perubahan terhadap hubungan industrial di Indonesia.
Bagi pekerja, manfaat yang diharapkan adalah adanya sumber dana yang lebih terjamin ketika terjadi PHK.
Selama ini, salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidakmampuan perusahaan membayar pesangon ketika mengalami kebangkrutan.
Dengan adanya DCP, pemerintah ingin memastikan bahwa hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
Sementara itu, bagi perusahaan, kewajiban baru ini membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan keuangan.
Berikut gambaran potensi dampaknya:
| Aspek | Dampak bagi Pekerja | Dampak bagi Perusahaan |
|---|---|---|
| Pembayaran pesangon | Potensi kepastian pembayaran lebih baik | Harus menyiapkan pencadangan dana |
| Pengelolaan dana | Dikelola melalui lembaga pemerintah | Perlu menyesuaikan mekanisme internal |
| Dana Dapen/DPLK | Perlu kejelasan perlakuan terhadap dana yang sudah terkumpul | Perlu mengevaluasi pengelolaan dana lama |
| Administrasi | Data hak pekerja diharapkan lebih terstruktur | Perlu pendataan dan penghitungan kewajiban |
| Pengawasan | Diharapkan memperkuat perlindungan pekerja | Harus memenuhi ketentuan penyediaan DCP |
Meski memiliki tujuan perlindungan, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada aturan teknis dan tata kelola lembaga pengelola.
Pemerintah perlu memastikan bahwa dana dapat dikelola secara transparan, aman, dan tersedia ketika pekerja benar-benar membutuhkan pembayaran haknya.
11. Siapa yang Akan Mengelola Dana Cadangan Pesangon?
Berdasarkan Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026, Dana Cadangan Pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah.
Dalam sejumlah pemberitaan, nama Danantara turut dikaitkan dengan rencana pengelolaan dana tersebut.
Namun, perlu dibedakan antara lembaga pemerintah yang diwajibkan undang-undang dan penetapan resmi lembaga pengelolanya.
Pasal 253 sendiri belum menyebutkan nama lembaga secara spesifik.
Kemnaker melalui Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa lembaga pemerintah yang akan mengelola DCP akan ditunjuk oleh pemerintah.
Karena itu, perusahaan dan pekerja masih perlu menunggu informasi resmi mengenai lembaga pengelola, sistem penyetoran, pengawasan, dan mekanisme pencairan dana.
Untuk saat ini, hal yang sudah jelas adalah kewajiban penyediaan DCP dan prinsip pengelolaan secara terpusat melalui lembaga pemerintah.
12. FAQ Seputar Kewajiban Setor Dana Pesangon Oktober 2027
1. Kapan perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon secara terpusat?
Kemnaker memberikan masa transisi satu tahun dengan target penerapan mulai Oktober 2027. Perusahaan diminta mempersiapkan administrasi dan pengelolaan keuangannya sejak sekarang.
2. Apa itu Dana Cadangan Pesangon?
Dana Cadangan Pesangon merupakan dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK sesuai ketentuan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.
3. Apakah Dapen dan DPLK masih boleh mengelola Dana Cadangan Pesangon?
Menurut penjelasan Dirjen Kemnaker, DCP dalam skema baru dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk, bukan melalui Dapen atau DPLK perusahaan.
4. Apakah dana pesangon yang sudah terkumpul harus dipindahkan?
Belum ada kepastian. Kemnaker menyampaikan bahwa dana lama yang telah terkumpul mungkin tetap berada di Dapen atau DPLK, tetapi kemungkinan pengalihan juga masih terbuka dan menunggu aturan teknis.
5. Apakah semua perusahaan wajib menyediakan DCP?
Kewajiban Pasal 253 dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Perusahaan lainnya perlu mengikuti ketentuan sesuai cakupan undang-undang dan aturan pelaksana.
6. Apakah gaji pekerja akan dipotong untuk membiayai DCP?
Pasal 253 membebankan kewajiban penyediaan dana kepada pengusaha. Tidak terdapat ketentuan dalam pasal tersebut yang menetapkan potongan gaji pekerja sebagai sumber DCP.
7. Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak menyediakan DCP?
Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
8. Apakah nominal setoran Dana Cadangan Pesangon sudah ditentukan?
Belum. Besaran kontribusi, formula perhitungan, serta mekanisme penyetoran masih menunggu Peraturan Pemerintah.
9. Apakah Danantara sudah resmi ditetapkan sebagai pengelola DCP?
Pasal 253 hanya menyebut lembaga pemerintah dan tidak secara eksplisit mencantumkan nama Danantara. Penetapan formal lembaga pengelola masih perlu menunggu keputusan pemerintah.
Kesimpulan
Kewajiban pengalihan pengelolaan dana pesangon secara terpusat mulai Oktober 2027 menjadi perubahan penting yang harus diperhatikan perusahaan di Indonesia.
Melalui UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan pengusaha menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK. Pengelolaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah, bukan lagi melalui mekanisme DCP yang dikelola masing-masing perusahaan.
Selama masa transisi, perusahaan diminta mulai membenahi administrasi, mendata jumlah pekerja, menghitung kemampuan keuangan, serta mengevaluasi dana yang sebelumnya dikelola melalui Dapen dan DPLK.
Namun, masih terdapat beberapa hal yang belum dipastikan, terutama mengenai perlakuan terhadap dana lama, besaran setoran, mekanisme pencairan, dan penunjukan lembaga pengelola.
Karena itu, perusahaan sebaiknya mulai mempersiapkan penyesuaian sejak sekarang sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang akan menjadi dasar pelaksanaan DCP.
Sementara bagi pekerja, kebijakan ini patut diperhatikan karena menyangkut kepastian pemenuhan hak pesangon ketika hubungan kerja berakhir akibat PHK.
Teman Karir akan terus memantau perkembangan aturan Dana Cadangan Pesangon, termasuk penerbitan PP, penunjukan lembaga pengelola, dan mekanisme penyetoran yang akan berlaku mulai Oktober 2027.
Sumber Informasi
- Bisnis.com, Rika Anggraeni, 14 November 2026, "Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon Secara Terpusat Mulai Oktober 2027."
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 253.
- Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, 13 November 2026.
Dokumen resmi:
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026uu027.pdf
